Pengamat: Irnov Harus Mampu Berkomunikasi Dengan Pusat

irwandi nova gubernur aceh

ACEHTREND.CO,Banda Aceh- Pengamat Politik Hukum Aceh, Erlanda Juliansyah Putra berharap pemerintahan Irwandi-Nova yang baru dilantik besok mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat.

Komunikasi ini menurutnya perlu dilakukan secara intens kepada pemerintah pusat mengingat, hingga saat ini masih ada beberapa point UU Nomor 11 Tahun 2006 yang masih belum terealisasikan sejak UUPA itu disahkan tanggal 1 Agustus 2006.

Dari 10 PP yang harus dibentuk pemerintah pusat hanya 5 PP yang baru terbentuk hingga saat ini, sedangkan 5 PP lainnya masih terkendala pada persoalan substansi atau materi muatannya yang dianggap sudah tercantum dalam peraturan yang bersifat nasional, dan hanya membebani pemerintah kabupaten kota.

“mungkin ini kedepannya yang harus segera ditindak lanjuti oleh pemerintah Irwandi-Nova setelah beliau terlantik besok disamping persoalan-persoalan lain yang juga memiliki sifat urgensitasnya masing-masing,” kata Erlanda melalui rilisnya yang diterima aceHTrend, Selasa (4/7/2017)

Belum lagi dengan beberapa peraturan yang diwariskan oleh Pemerintah Zaini-Muzakir yang juga memiliki nilai strategis bagi Aceh ke depan yang juga harus disikapi oleh Pemerintahan Irwandi-Nova terutama terkait dengan persoalan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang masih diperdebatkan rumusannya terkait dengan posisi Pemerintah Aceh dan persoalan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang diejawantahkan melalui lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA) yang masih harus mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. ini tentu menjadi hal yang juga harus dilanjutkan oleh pemerintahan Irwandi Nova.

“khusus terkait persoalan KEK menurut Erlanda, pemerintah Irwandi Nova diharapkan dapat segera menentukan sikapnya, apakah PP ini harus dilanjutkan atau nanti dievaluasi terlebih dahulu, karena memang persoalan KEK ini sangat penting bagi masa depan Aceh, terlebih pasangan Irwandi Nova ini juga memiliki tekad yang sama dalam untuk kepentingan masyarakat Aceh, tentu ini harus benar-benar dipikirkan untuk kepentingan masa depan Aceh jangan sampai nanti keliru dan merugikan masyarakat Aceh,” katanya.

Karena memang di satu sisi, keberadaan KEK Arun itu sendiri kedepan sangat strategis dalam membantu Aceh untuk jangka waktu yang panjang terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pemasukkan anggaran bagi Aceh setelah dana otonomi khusus Aceh dihentikan oleh Pemerintah pusat, untuk itu hal ini harus segera disikapi oleh Pemerintahan Irwandi Nova.

“Sebenarnya ada peluang yang besar di pemerintahan Irwandi Nova, beliau diusung oleh kombinasi partai politik aceh dan nasional yang notabenya juga sebagai partai pendukung pemerintah yang berkoalisi dengan pemerintah pusat, tentu ini menjadi peluang emas bagi pasangan ini untuk menjalin komunikasi yang baik kepemerintah pusat, ini yang mungkin tidak didapatkan oleh pasangan Zaini Muzakir sebelumnya yang hanya diusung oleh partai lokal dan partai nasional diluar koalisi pemerintah, ini kelebihan yang harusnya disadari oleh pemerintahan yang baru ini,” katanya

Terlebih lagi bila pasangan ini mampu meyakinkan Forum Bersama (Forbes) DPR-DPD RI untuk duduk bersama dan bersinergi dalam menyukseskan program pemerintahan Irwandi- Nova, tentu akan lebih baik lagi, karena memang ujung tombak kepentingan politik Aceh itu ada di Forbes, dan Forbes harus bersikap untuk mendukung pemerintahan ini kedepannya. Agar nantinya misi dari pemerintah Irwandi-Nova dalam menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MOU dapat terwujud.