Bahas Naskah Akademik Satker PSPLP Aceh gelar FGD I 

ACEHTREND.CO, Banda Aceh- Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Aceh mengadakan Focus Group Discussion (FGD) 1 “Pendampingan Penyusunan Ranperda/Raqan Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik” di Hotel OASIS Banda Aceh, Kamis (13/07/2017). FGD I tersebut dilaksanakan dengan agenda pembahasan draf Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Dalam sambutan Sekda Kota Banda Aceh yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Ir. Syukri. M.Sc menyatakan dengan adanya Qanun Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik diharapkan akan mampu menjawab berbagai permasalahan lingkungan, dan kesehatan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat diakibatkan belum adanya pengaturan khusus tentang sistem pengelolaan air limbah domestik.

Pada sesi diskusi Kasatker PSPLP Yenni Mulyadi ST MT menekankan agar dalam Naskah Akademik tersebut memperhatikan kondisi eksisting di Kota Banda Aceh, “Kondisi eksisting di Kota Banda Aceh perlu diperhatikan, begitu juga persoalan drainase juga harus diatur, kapan drainase harus dipisahkan dengan sistem air limbah domestik, maka butuh penyesuaian dengan Permen PU/PU Nomor 04 Tahun 2017.” Kata Yenni.

Sekretaris DLHK3 Mirzayanto menyampaikan agar Qanun Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik juga mengatur perihal dampak limbah domestik terhadap pencemaran air sungai. “Qanun harus memproteksi mengenai pengangkutan yang membuang air limbah domestik langsung ke badan air.” Kata Mirzayanto.

M. Nur dari Walhi ikut memberikan tanggapan mengenai pentingnya penguatan terhadap aspek kemasyarakatan di dalam naskah akademik, “Saya harap aspek sosiologis dalam Naskah Akademik harus kuat, apa yang menjadi indikator kebutuhan masyarakat itu harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.” Harap M. Nur.

FGD 1 yang difasilitasi oleh Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Aceh berlangsung dengan alot, masing-masing peserta yang hadir memberikan masukan yang beragam. 

Tampak hadir dari Anggota DPRK Banda Aceh, Bappeda Kota Banda Aceh, Dinas PU/PR Kota Banda Aceh, DLHK3, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Kasubbag Hukum Setdako, BPMG, para Camat, Perwakilan Kanwil Kemenkumham Aceh, elemen masyarakat sipil seperti Walhi, dan sejumlah pejabat penting lain di lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh. [..]