Kala Garam di Aceh Tak Lagi Halal

Di Aceh, petani garam bukan sekedar menghadapi dilema bahwa hasil produksi mereka tak lagi “asin”, tapi juga dihumbalang oleh pernyataan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan ((BPOM) bahwa produksi garam di Aceh belum tentu halal. Sesuatu yang sensitif disentuh di tengah kurangnya kepedulian pemerintah dalam melakukan pembinaan, walau BPOM tak bisa disalahkan.

“Garam yang dijual nyak-nyak di pasar atau yang dijajakan itu kebanyakan tidak halal. Saya katakan tidak halal karena saya sudah melakukan survei siang maupun malam ke tempat-tempat pembuatan garam di Aceh, di mana mereka membuat garam di hamparan tanah yang bisa masuk air laut,” ujar Kepala LPPOM MPU Aceh, drh. Fakhrurrazi, MP dalam Talkshow Cakrawala Radio Serambi FM, Senin (3/7/2017)

Dikutip dari berita Harian Serambi Indonesia dengan judul: Garam Tradisional Belum Tentu Halal, kebanyakan lahan yang disiapkan sebagai sentra produksi garam tradisional itu tak diberi pagar pembatas, sehingga pada malam hari di lokasi itu masuk binatang seperti anjing, kambing, maupun sapi. Paginya masuk pula ayam dan bebek. Hewan-hewan tersebut kencing atau berak sesukanya di lahan tersebut. Bocah-bocah yang habis mandi pun seenaknya menginjak atau pipis di lahan tersebut.

“Nah, artinya tidak ada yang bisa menjamin bahwa tanah tempat pembuatam garam itu bebas dari najis. Kalau garam yang dihasilkan itu mengandung najis, hukumnya apa, coba?” ujar Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala ini.

Nah, karena proses yang seperti itu tidak memenuhi syarat syar’i, maka MPU Aceh tidak bisa mengeluarkan sertifikat halal.

Menurutnya, saat ini LPPOM MPU Aceh baru mengeluarkan satu sertifikat halal untuk usaha garam rakyat di Aceh, yakni garam dengan merek Milhi yang diproduksi di Kecamatan Jangka, Bireuen (awalnya ditulis di Lapang, Aceh Utara-red). “Sebab petani garam di lokasi ini mampu menjaga kebersihan tempat produksinya, berpagar, bebas dari hewan ternak, dan prosesnya higienis,” katanya.

Apa yang disampaikan oleh Fakrurrazi merupakan sebuah fakta bahwa ada ketidakpedulian dari petani garam itu sendiri atas hasil produksi mereka. Padahal garam merupakan “nyawa” dari segala rasa di Aceh. Tanpa garam, semua akan terasa hambar.

Apa yang disampaikan oleh Ketua BPOM Aceh itu merupakan “kiamat” kecil atas industri garam tradisional di Aceh. Andaikan kabar tersebut diketahui oleh publik secara luas, dampaknya akan luar biasa. Garam yang diproduksi di Aceh, akan mengalami tantangan baru: tidak halal –ditinjau dari proses pembuatan– tentu ini akan sangat berefek bagi pendapatan petani garam itu sendiri.

Membenci Ketua BPOM karena memberikan keterangan yang demikian, tidaklah tepat. Walau upaya itu sudah dilakukan oleh beberapa orang di medsos, yang menganalogikan seolah-olah pernyataan Fakrurrazi hanya sebagai sebuah upaya untuk meruntuhkan petani garam. Tapi membiarkan terbentuknya opini bahwa garam di Aceh haram secara makna, juga bukan jalan keluar.

Saya justru tertarik dengan gugatan oleh Teungku Asnawi, seorang Imum Mukim Siem, Aceh Besar. Dalam statusnya ia menggugat peran pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.

…Hal yg membuat saya terkaget adalah ketika salah seorang petinggi di BPPOM Aceh sbg mana di bertakan sebuah media cetak ternama di Aceh, mengeluarkan fatwa gegabah yg menyatakan tdk semua garam tradisional halal dikosumsi krn belum mendapatkan sertifikat halal.

Lalu di manakah peran pembinaan yg semestinya mereka (lembaga pemerintah terkait) lakukan?

Sira warëh….Sira warëh….!!!

Apa yang ditulis oleh petinggi adat Aceh itu merupakan sebuah gugatan sosial, bahwa Pemerintah melalui otoritas yang dibentuk kerap hadir sebagai punisher, yang membuat usaha rakyat jungkir balik. Mereka segera memberikan “cap” dengan ragam label, tanpa –sebelumnya– mencoba memberikan pendampingan yang serius. Pun tidak boleh dikesampingkan pula bahwa kerap juga petani garam tidak taat prosedur.

Sebagai konsumen akhir, kita tentu pantas berterima kasih kepada BPOM yang telah berani tidak popular dengan mengumumkan fakta tersebut. Konsumen wajib tahu seperti apa barang yang mereka konsumsi, diproduksi. Minimal kita tahu garam mana yang “halal” dan mana yang masih “haram”.

Pemerintah daerah di mana garam diproduksi tidak boleh diam. Harus segera bangun dan membina petani–mendampingi secara serius dan memfasilitasi– agar mampu memproduksi garam yang sesuai dengan aturan, sehingga MPU atas rekomendasi BPOM bisa mengeluarkan sertifikat halal. Pada akhirnya, di tengah kehidupan modern, sertifikat halal menjadi keniscayaan. []

Foto ilustrasi dikutip dari: Mongabay.