Partai GAM, Cikal-Bakal Partai Aceh

Berganti nama sebanyak tiga kali, didirikan sebagai Partai GAM pada 7 Juli 2017, Jakarta menolak nama tersebut. Juru bicara partai itu, Adnan Beuransyah mengatakan bahwa Partai gAM adalah sebuah nama tanpa kepanjangan. Bendera yang digunakan serupa dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diploklamirkan oleh Tengku Muhammmad Hasan di Tiro.

Kala itu, Ketua Umum Partai GAm dijabat oleh Malik Mahmud yang masih berstatus sdebagai warga negara Singapura yang tinggal di Swedia. Meuntroe–begitu ia akrab disapa– mengatakan walau sebagai warga Singapura, tidak ada persoalan, dan Indonesia tidak mempersoalkan status warga negara yang ia sandang.

Pengakuan itu disampaikan oleh Malik Mahmud seperti diwartakan oleh acehkita.com, Malik Mahmud Tetap Pimpin Partai GAM, Banda Aceh, 23 November 2007.

Akan tetapi Indonesia menolak nama Partai GAM. Sekaligus menolak WNA seperti Malik Mahmud memimpin parlok di Aceh.Seperti ditulis oleh ANTARA dalam laporan berjudul: Muladi Desak Depkum dan HAM Tolak Partai Lokal GAM, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Prof DR Muladi SH, mendesak Departemen Hukum dana HAM bisa bertindak tegas dengan menolak atau tidak mengesahkan didirikannya partai lokal Gerakan Aceh Merdeka (GAM) karena melanggar tiga regulasi yang ada di Indonesia.

“Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu melanggar tiga regulasi sekaligus, yakni MoU Helsinki, Melanggar Undang-undang Pemerintahan Aceh dan melanggar undang-undang pendirian parpol lokal yang harus tetap memperhatikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak boleh menggunakan lambang-lambang atribut GAM,” katanya di Jakarta, Selasa.

Bukan hanya Muladi,langkah mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang mendirikan partai lokal dengan simbol dan nama GAM mendapat tanggapan dari pemerintah. Baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla menyangkal bahwa mereka telah memberi restu atas berdirinya partai tersebut.

Media Politik Indonesia pada 10/7/2007 menulis dalam beritanya berjudul:Pemerintah Tolak Partai GAM, Lobi yang dilakukan mantan Perdana Menteri Malik Mahmud ketika bertemu Presiden pada Kamis (4/7) pukul 20.00 ditolak. Tokoh berpengaruh dikalangan GAM tersebut menyampaikan gagasan pendirian Partai GAM. Namun, Presiden langsung menolak. “Presiden saat itu tegas menyatakan tidak setuju,” kata Mensesneg Hatta Radjasa saat konferensi pers di Kantor Sekretariat Negara kemarin. Hatta juga mengaku hadir dalam pertemuan tersebut.

Menurut Hatta, Presiden tidak sepakat karena nama dan lambang partai tersebut tidak sesuai dengan semangat MoU Helsinki. Apalagi nota kesepahaman yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 telah melahirkan perdamaian dan UU tentang Pemerintahan Aceh yang semangatnya adalah NKRI dan rekonsiliasi.

Bagi Presiden, kata Hatta, pendirian partai politik lokal harus disesuaikan dengan UU Pemerintahan Aceh. Karena itu, lanjut dia, pemerintah telah membuat aturan pendirian partai politik lokal melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2007.

Tak pelak, selubung Partai GAM yang baru saja dibuka diperintahkan tutup kembali. Pemerintah, saat itu, tetap meminta GAM harus menulis singkatan. Pada tanggal 25 Februari 2008, GAM ditulis sebagai Gerakan Aceh Mandiri.

kepada Kompas.Com, petinggi Partai GAM mengatakan, perubahan lambang dan akronim merupakan langkah mundur, tapi dilakukan demi langgengnya perdamaian yang sedang berjalan di Provinsi Aceh.

“Meskipun berubah, namun tidak akan mengubah semangat dan tujuan yang dicetuskan sejak partai ini didirikan. Semua ini bagian dari kecintaan kami kepada rakyat dan juga demi langgengnya perdamaian,” kata salah seorang pendiri Partai GAM yang juga juru bicara Komite Peralihan Aceh (KPA), Ibrahim Syamsuddin KBS di Banda Aceh, Rabu (27/2), seperti dilansir Kompas.com, (27/2/2008)

Ibrahim mengingatkan, kepada pihak-pihak yang berseberangan hendaknya berhenti berasumsi yang menjurus kepada rusaknya nilai demokrasi dan perdamaian. Partai GAM kini telah mengubah akronim GAM dari Gerakan Aceh Merdeka menjadi Gerakan Aceh Mandiri. Lambang partai pun diubah dari bulan bintang menjadi cukup dengan tulisan GAM. Di sudut lambang tersebut bertuliskan Partai Gerakan Aceh Mandiri.

“Semoga setelah perubahan ini tidak ada lagi suara miring terutama dari pusat(Jakarta, red) tentang kebenaran ikrar kami kembali kepangkuan ibu pertiwi. Semoga saja rekan-rekan seperjuangan juga mau memahami dan tidak lagi saling menyalahkan apa pun yang terjadi dengan partai hari ini dan selanjutnya adalah bentuk partisipasi politik kita atas kesepakatan damai,” harapnya.

Berangkat dari perubahan tersebut, kata dia, GAM mengambil langkah mundur. “Ini menjadi bukti bahwa GAM siap mengalah atas nama perdamaian dan sikap gentleman untuk menarik kembali atas apa yang menjadi keyakinan sebelumnya,” katanya.

Harry Kawilarang, dalam bukunya Aceh: Dari Iskandar Muda ke Helsinki, terbitan Bandar Pubshing, menuliskan, walaupun GAM sudah menulis singkatan GAM di benderanya, Indonesia tetap menolak. Akronim GAM ditulis dengan huruf balok kecil di samping bendera, sedangkan tulisan GAM ditulis dengan huruf balok besar di tengah-tengah bendera. warna dasar bendera yang dipakai yaitu merah, putih dan hitam yang mirip dengan bendera GAM.

Akhirnya, pengurus partai mengganti nama dari Partai Gerakan Aceh Mandiri menjadi Partai Aceh pada 22 April 2008. “Memang kami sudah lama mewacanakan hal itu. Namun, hingga kini pun belum bisa memutuskan secara resmi sebelum ada instruksi pimpinan,” kata Juru Bicara Partai GAM, Adnan Beuransah, Kompas.com: Partai GAM Bakal Jadi Partai Aceh?, (1/5/2008)

Menurut Adnan, perubahan nama partai GAM ini hanya sebagai langkah “penyesuaian” saja. “Artinya, kita menyesuaikan dengan warna politik itu sendiri,” katanya. Ia juga menyebutkan, hingga saat ini partai GAM telah melalui berbagai kendala. Namun, tambah Adnan, pihaknya tetap komit dengan penyelesaian yang demokratis.

Selain itu, Adnan juga menyebutkan, Partai GAM menganut filosofis air. Kata dia, konotasi air harus dimaknakan sebagai yang tetap mengalir meski ia berbenturan dengan batu. “Jika terbentur, ia akan mencari celah agar bisa tetap mengalir,” katanya berfilosofis.

Partai Aceh, untuk kali pertama dipimpin oleh Muzakkir Manaf sebagai Ketua Umum, Sekretaris Muhammad Yahya, SH, bendahara Hasanuddin dan berkantor di Jalan Sultan Alaidin Mahmud Syah, Banda Aceh. []

KOMENTAR FACEBOOK