Robohnya Palang Pintu Aceh

Ilustrasi. Dikutip dari internet.

Tidak butuh puluhan tahun, “kekeramatan” Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), pun satu persatu rontok. Jakarta, dengan dalih Undang-undang yang berlaku kemudian (baru) membatalkan undang-undang yang terdahulu (lama). Apakah ini bentuk tidak konsistennya Jakarta menghargai perjanjian damai di Helsinki?

Rakyat Aceh–yang diwakili oleh ragam stakeholder– tiba-tiba meradang. Hal ini disebabkan oleh pengesahan rancanangan Undang-Undang (RUU) pemilu yang dilakuklan di Jakarta pada Jumat (21/7/2017) dini hari. Dua pasal dari UUPA yakni Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan tidak lagi berlaku. Kedua pasal tersebut mengatur tentang Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panwaslih Aceh, yakni mengatur tentang jumlah anggota dan masa kerja kedua lembaga tersebut.

Dilansir Serambi Indonesia pada edisi Minggu 23 Juli 2017) Azhari Cage, politisi Partai Aceh yang duduk di DPRA, dimakzulkannya kedua pasal tersebut, telah menjadikan Aceh kehilangan kekhususan.

Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada kepada aceHTrend mengatakan, digugurkannya kedua pasal dalam UUPA, bukanlah cerita baru di Republik Indonesia. Trend mulitasi terhadap UU yang mengatur kekhususan Aceh sudah mulai dipenggal semenjak tahun 2012.

“Trend yang terjadi setiap jelang pemilu di Aceh akan ada pasal pasal yang dipangkas atau dicabut. Baik oleh putusan MK maupun oleh aturan yang berlaku secara nasional. Ketika Pilkada 2012 dipangkas pasal yang mengatur tentang syarat calon independen. Ketika Pileg 2014 aturan 120 persen kuota caleg juga sempat menjadi polemik hampir dicabut namun kemudian tidak jadi. Terakhir Pada Pilkada 2017 giliran aturan yang mengatur pencalonan narapidana juga di drop,” ujar Aryos, Minggu (23/7/2017)

Dalam konteks dianulirnya dua pasal dari UU Nomor 11 Tahun 2006, DPR RI telah mengabaikan satu hal, bahwa dalam Pasal 269 ayat (3) UUPA disebutkan, dalam hal ada rencana perubahan undang-undang, harus dilakukan terlebih dahulu konsultasi dan mendapat pertimbangan dari DPRA.

Hal lebih tegas disampaikan oleh akademisi Universitas Syiah Kuala, Saifuddin Bantasyam mengatakan persoalan dianulirnya dua pasal tersebut akan menimbulkan kembali polemik di Aceh. Dikutip dari Serambi Indonesia, Saifuddin mengatakan isi UUPA tidak bisa dicabut. Ia minta semua pihak mencari jalan. Secara hukum, persoalan ini akan berakhir ke Mahkamah Konstitusi.

***

Setelah–lagi-lagi– UUPA dimutilasi oleh Jakarta, ramai-ramai publik Aceh menunjuk hidung Forbes Aceh di DPR RI tidak melakukan apa-apa. Sentilan-sentilun, hingga tudingan serius bila anggota Forbes “tertidur” di Ibukota RI, kian kental disuarakan.

Kekesalan terhadap ketidakmampuan forbes DPR/DPD asal Aceh di Senayan, bukan kali ini saja disuarakan. jauh-jauh hari teriakan bahwa Forbes Aceh mandul dan “terlelap tidur” di kursi empuk, juga sering disampaikan.

Namun, seperti ungkapan seorang warga di Banda Aceh, menyalahkan siapapun, tidak akan memperbaiki keadaan. Pertahanan UUPA jebol berkali-kali. Semenjak 2012 hingga saat ini setidaknya ada tiga kali, pasal-pasal jantung di dalam UU itu dibuang atas nama konstitusi.

Elit politik Aceh, baik yang ada di Jakarta maupun di Aceh, kerap teunget-ngeut dan abai terhadap upaya perlindungan kekhususan yang sudah dimiliki. Mereka baru terjaga dan mencak-mencak kala palang pintu Aceh sudah roboh–berkali-kali.

“Adak Forbes dan yang na di sino, aleh paki-paki dikeurija. Meudawa wate ka seupot. Beungoh uroe, teungeut mandum (Forbes dan politikus di Aceh sama saja. Kerja tidak jelas-red),” ujar Marzuki, warga Banda Aceh, kesal. []

KOMENTAR FACEBOOK