Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan

Oleh Hesphynosa Risfa, S.H., M.H.*)

Rancangan Undang-Undang Pemilu yang baru saja disahkan bukan hanya menimbulkan polemik seputar isu ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), namun juga berimplikasi pada perubahan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dimana hubungan antara Aceh dan Jakarta akhir-akhir ini kembali memanas. Hal ini disebabkan karena UU Pemilu telah mencabut dua pasal dalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Ketentuan Pasal 571 huruf d UU Pemilu menyebutkan bahwa “Pada saat UU ini berlaku Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Kondisi inilah yang kembali membuat keadaan disharmoni antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Karena ketentuan UUPA dalam Pasal 8, Pasal 23 ayat (1) huruf i, Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 269 ayat (3) telah mengatur beberapa hal diantaranya, 1) rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. 2) rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. 3) kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur. 4) Dalam hal adanya rencana perubahan UUPA dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA.

Dalam kaitannya dengan UU Pemilu mekanisme konsultasi dan pertimbangan tersebut tidak dilakukan oleh pusat dalam hal ini Pemerintah dan DPR-RI. Sehingga menimbulkan reaksi dari para legislator di DPRA dan masyarakat. Walaupun dari beberapa media yang penulis baca adapula sebagian kalangan yang berpendapat bahwa UU Pemilu itu sebenarnya menguntungkan bagi Aceh. Namun yang perlu kita pahami bahwa setiap kebijakan hukum (legal policy) yang akan dibuat oleh pusat yang berkaitan langsung dengan Aceh merupakan suatu keharusan untuk dimintakan pandangan kepada pemangku kepentingan di Aceh yaitu Gubernur dan DPRA. Karena disinilah letak keistimewaan dan kekhususan UUPA yang mekanisme perubahannya tidak bisa sembarangan dilakukan. Kita masih ingat polemik lahirnya PP No. 77/2007 tentang Lambang Daerah yang beberapa tahun lalu ditentang keras oleh DPRA karena proses pembentukannya tidak melalui konsultasi dan pertimbangan dengan para pemangku kepentingan di Aceh.

Seharusnya polemik ini tidak boleh berulang dikarenakan sudah ada ketentuan teknis yang mengatur tata cara konsultasi dan pemberian pertimbangan. Selain MoU Helsinki dan UUPA telah mengaturnya juga lebih spesifik diatur kembali dalam Perpres Nomor 75/2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif Yang Berkaitan Langsung Dengan Pemerintahan Aceh.

Konsultasi merupakan suatu proses kegiatan komunikasi dalam bentuk surat menyurat atau pertemuan antara pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian pemrakarsa atau DPR RI dengan Pimpinan DPRA atau Gubernur Aceh untuk mencapai pemahaman yang sama terhadap suatu rencana persetujuan internasional, rencana pembentukan UU dan kebijakan administratif yang akan dibuat, yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh. Sedangkan pertimbangan merupakan pendapat secara tertulis dari Gubernur atau DPRA kepada DPR RI, pimpinan kementarian/lembaga pemerintah non kementerian pemrakarsa untuk digunakan sebagai masukan terhadap suatu rencana persetujuan internasional, rencana pembentukan UU dan kebijakan administratif yang akan dibuat, yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.

Namun setelah UU Pemilu disahkan dalam rapat paripurna mekanisme ini tidak dilalui sebagaimana mestinya. Seandainya substansi UU Pemilu menguntungkan bagi Aceh hal ini patut kita syukuri. Namun agar polemik serupa tidak kembali terulang maka pusat harus paham betul bahwa setiap kebijakan hukum (legal policy) yang dibuatnya diwajibkan untuk berkonsultasi terlebihdahulu dengan Gubernur dan DPRA. Ketentuan ini tidak boleh dilupakan begitu saja karena sejak penandatangan MoU Helsinki hal ini sudah menjadi komitmen bersama sebagai conditio sine qua non.

Untuk itu menurut hemat penulis DPRA bersama Gubernur Aceh harus segera menyurati Presiden agar persoalan ini menjadi tidak berlarut-larut. Pada saat tulisan ini penulis sampaikan memang RUU Pemilu ini belum ditandatangani oleh Presiden Jokowi meskipun telah disahkan dalam rapat paripurna DPR-RI. Dan juga perlu dipikirkan solusi ke depan agar penyimpangan terhadap UUPA ini tidak kembali terulang, misalnya dengan dituangkannya komitmen ini dalam suatu nota kesepahaman bersama antara Aceh dan Pusat untuk menerjemahkan kembali subtansi Perpres Nomor 75/2008.

Apabila memang benar UU Pemilu telah merugikan Aceh, dan Pemintah Pusat tetap tidak mengindahkannya, maka tidak ada cara lain yang dapat ditempuh selain memperkarakan persoalan ini memalui jalur konstitusional ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jalan yang dapat ditempuh di antaranya dengan melakukan uji formil  (formeele toetsing) atau DPRA bersama Gubernur dapat mengajukan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Karena dengan berlakunya UU Pemilu telah telah mereduksi kewenangan DPRA dan Gubernur yang telah diberikan oleh undang-undang.

Yang menjadi titik berat dalam pengujian formil adalah berkenaan dengan proses pembentukan UU Pemilu tanpa mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. MK sesuai hukum acaranya memberikan waktu selama empat puluh lima hari untuk mengajukan keberatan terhadap UU yang telah diundangkan. Maka apabila permohonan ini dikabulkan maka konsultasi dan pertimbangan wajib dipatuhi. Alternatif selanjutnya yang juga dapat ditempuh oleh Gubernur dan DPRA adalah dengan mengajukan permohonan SKLN. Dalam UU MK dinyatakan bahwa  “Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan”.

Apabila kita baca ketentuan dalam UUD 1945 ada banyak lembaga negara yang disebutkan yaitu lembaga legislatif (MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), lembaga eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota), lembaga yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial), BPK, Polri, TNI, KPU, dan Bank Sentral. Maka berdasarkan beberapa klasifikasi lembaga-lembaga negara tersebut DPRA dan Gubernur memiliki constitutional importance untuk menguji persoalan ini melalui Mahkamah Konstitusi.

Demikian pandangan ini penulis sampaikan, semoga ke depan para politisi senayan lebih sensitif dalam memformulasikan setiap RUU yang memiliki hubungan dengan Pemerintahan Aceh. Ada baiknya kedepan para pembentuk undang-undang kembali menuangkan frasa “Ketentuan dalam UU ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut. Dengan frasa demikian dapat menjadi penghubung agar satu UU tidak saling bertentangan dengan UU yang dilahirkan kemudian.

Sebagai penutup penulis coba untuk menukilkan salah satu asas dalam hukum pidana yang menyebutkan, bahwa “dalam hal terjadi perubahan UU maka digunakan ketentuan yang paling menguntungkan”. Mari kita renungi bersama.

*)Hesphynosa Risfa, S.H., M.H., Advokat dan Praktisi Hukum, Email : hesphy_nosa@yahoo.co.id