Benarkah Pencabutan Dua Pasal UUPA Menguntungkan Aceh?

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Muazzinah Yacob mengatakan, Aceh diuntungkan dengan disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemilu oleh DPR RI pada Jumat 21 Juli 2017 lalu.

Karena menurutnya, UU tersebut mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Pemerintahan Aceh terkait keanggotaan dan masa kerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh.

Muazzinah yang juga peneliti di Aceh Institut ini menilai, selama ini KIP dan Panwaslih Aceh berstatus Adhoc, sementara dalam UU Pemilu KIP dan Panwaslih Aceh akan dipermanenkan dan para komisionernya dipilih langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk komisioner KIP dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk komisioner Panwaslih.

“Untungnya bagi Aceh, bukan hanya anggaran saja Aceh bisa lebih hemat tapi juga politik balas budi,” papar Muazzinah yang juga peneliti di Aceh Institut pada diskusi publik di Aula Fakultas Hukum Unsyiah, Jumat (4/8).

Pernyataan, Muazzinah setali tiga uang dengan pernyataan Anggota DPD RI asal Aceh, Ghazali Abbas Adan beberapa hari lalu.

Seperti dilansir aceh.tribunnews.com, Ghazali mengatakan, bahwa pencabutan dua pasal dalam UUPA sangat menguntungkan Aceh, karena Pemerintah Aceh dan kabupaten/ kota tidak perlu lagi menganggarkan dana dari ABPA dan APBK untuk KIP dan Panwaslih pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif karena sudah ditanggung oleh pemerintah pusat.

Namun, pernyataan itu dibantah oleh Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Ridwan Hadi yang juga narasumber dalam diskusi publik hari itu.

Menurut Ridwan, yang menjadi masalah saat ini bukanlah soal untung rugi, melainkan mekanisme pencabutan kedua pasal di UUPA tersebut dinilai tidak sesuai dengan asas perundang-undangan.

Dan jika ini dibiarkan, katanya, maka tidak menutup kemungkinan akan banyak pasal-pasal lain di UUPA yang akan dicabut tahun depan.

“Menurut saya ini sangat merugikan sekali, lihat subtansinya, tata cara pencabutan itu yang sangat merugikan buat saya, ” katanya.

Mestinya, kata Ridwan, kalau mau mencabut pasal di UUPA yang tidak lagi kekinian maka harus dengan cara yang benar, yaitu dengan dengan perubahan UU itu sendiri, yakni perubahan UU Nomor 11 Tahun 2006.

“Tetapi model pencabutan dalam UUPA ini akan menjadi preseden yang tahun depan akan bisa mencabut Pasal- pasal lain dalam UUPA. Jadi kita tidak bicara tentang untung rugi tapi caranya tidak boleh seperti ini,” tegasnya. []