Komisi I DPRA Gelar Rapat Dengar Pendapat Dengan Akademisi Terkait UUPA

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Komisi I DPRA menggelar rapat dengar pendapat dengan para Dekan Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) dari beberapa kampus di Aceh, Senin (7/8/2017)

Rapat yang digelar di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) itu bertujuan untuk mencari solusi atas dicabutnya Pasal 57 dan Pasal 60 dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) terkait Keanggotaan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh oleh DPR RI beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi I DPRA Emiadi mengatakan, tujuan mereka mengajak para dekan dari berbagai kampus Fakultas Hukum dan Fisipol di Aceh adalah untuk memikirkan bersama masa depan UUPA pasca dicabutnya dua pasal tersebut.

Ermiadi juga mengatakan, bahwa rapat dengar pendapat tersebut tidak hanya fokus pada pencabutan dua pasal tersebut, melainkan juga untuk seluruh pasal dalam UUPA.

“Kami ingin kita selamatkan kekhususan Aceh ini. Karena kalau kita tidak selamatkan sekarang, nanti UUPA bisa-bisa tidak ada lagi isinya,” ajaknya.

Anggota Komisi I DPRA Abdullah Saleh mengatakan, pencabutan dua pasal tersebut telah menyalahi aturan, pasalnya aturan telah mengatur bahwa setiap ada pasal yang akan dicabut harus mendapat persetujuan berupa konsultasi dan pertimbangan dari
dari DPRA.

“Aturan ini dimunculkan saat perundingan di Helsinki beberapa waktu silam, karena takut ada pasal-pasal yang akan dicabut semena-mena, ini sebenarnya katup pengamanan untuk tidak di utak-atik,” katanya.

Namun kenyataannya hari ini, satu persatu pasal dalam UUPA dicabut, mulai dari syarat Independen, membolehkan calon mantan narapidana, dan sekarang dicabutnya Pasal
57 dan Pasal 60 terkait KIP dan Panwaslih.

“UUPA ini bukan kepentingan DPRA tapi juga ini kepentingan kita bersama, pihak perguruan tinggi sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan UUPA di Aceh, ” katanya.

Adapun perwakilan kampus yang diundang adalah Fakultas Hukum dan Fisipol Universitas Syiah Kuala, Fakultas Hukum dan Fisipol Universitas Malikul Saleh, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda serta Fakultas Hukum dan Fisipol Universitas Teuku Umar Meulaboh. []

KOMENTAR FACEBOOK