ACEHTREND.CO Banda Aceh – Ketua Harian Partai Nanggroe Aceh (PNA) Samsul Bahri atau Tiong bersama politisi Partai Aceh Kautsar Muhammad Yus akan mengajukan Judicial Review (JR) terhadap Pasal 571 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kalau berkasnya siap hari ini, maka hari langsung kami daftarkan,” kata Tiong saat dikonfirmasi AceHTrend, Selasa (22/8/2017).
Menurut Tiong, dirinya melakukan JR ke MK bukan sebagai ketua harian PNA, melainkan sebagai rakyat Aceh yang peduli terhadap keberlangsungan kekhususan Aceh.
Karena katanya, dengan diberlakukannya Pasal 571 huruf D maka Pasal 57 dan Pasal 60 Ayat (1), (2), serta (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Dalam pasal 571 huruf D tersebut, katanya, berkaitan erat dengan penyelenggara pemilu di Aceh yakni Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh) dan Panwaslih Aceh, yang menurut pembentuk harus dicabut dan disesuaikan dengan UU Pemilu.
Padahal katanya, UUPA yang bersifat khusus Aceh telah mengatur hal itu, sementara Pemerintah Pusat dinilainya tidak pernah berkonsultasi dengan Pemerintah Aceh dan DPRA terhadap pencabutan dua pasal UUPA tersebut.
Sedangkan dalam Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 269 UUPA sudah mengatur tentang konsultasi untuk mendapatkan pertimbangan DPRA terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Aceh.
“Inikan telah mengobok-obok kekhususan Aceh, maka akan kami laporkan ke MK,” katanya. []
