Bireuen, Antara Harapan Atau “Pengkhianat Baru”

Oleh Khairoel Amri*)

Bireuen merupakan kabupaten yang terletak pada jalur strategis, di mana Kabupaten Bireuen adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Aceh. Menjadi kabupaten otonom sejak tahun 2000 sebagai hasil pemekaran dari kabupaten Aceh Utara. Kabupaten ini terkenal dengan julukan Kota Juang, namun sempat menjadi salah satu basis utama Gerakan Aceh Merdeka. Semenjak diberlakukannya Darurat Militer sejak bulan Mei 2003, situasi di kabupaten ini berangsur-angsur mulai kembali normal, meski belum sepenuhnya.

Dengan letak daerah kabupaten Bireuen yang secara geografis memiliki posisi strategis pada koridor pantai timur Sumatera dan pada jalur perdagangan daerah, yaitu persimpangan jalur lalu lintas Banda Aceh-Medan dan Bener Meriah, pada garis 04º54 ‘- 05º 18 lintang Utara dan 96º20 ‘- 97º 21 Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut : ·Sebelah Utara: Selat Malaka ·Sebelah Selatan: Kabupaten Bener Meriah ·Sebelah Timur: Kabupaten Aceh Utara ·Sebelah Barat: kabupaten Pidie Jaya Kabupaten Bireuen mempunyai luas wilayah 1.901,21 Km atau 190.121 Ha. Terbagi dalam 17 kecamatan, 75 mukim, 609 gampong.

Jika dilihat dari keadaan kabupaten Bireuen, tentunya ini menjadi hal yang paling berpengaruh dalam menuju daerah kabupaten kota sejahtera. Sebab jika dikelola dengan baik dari setiap anggaran yang ada di Bireuen maka proses tercapainya kemakmuran akan menjadi hal yang paling mudah untuk terpenuhi.

Namun semenjak Bireuen menjadi daerah otonom kabupaten/kota setelah dimekarkan dari Aceh Utara tahun 1999 dengan kepemimpinan utama di bawah Bupati Hamdani Raden, hingga sampai periode ke empat mulai tahun 2012-2017 oleh Bupati Ruslan M. Daud yang telah sampai pada penghujung akhir kepemimpinannya Agustus 2017 kemarin. Dianggap mulai membaik oleh para kolega,kerabat terdekatnya.
Sehingga pada tahun 2017 ini telah muncul berbagai fenomena trend terbaru, seiring berjalannya sistem pengalokasian dana desa atau yang sering disebut dengan DD yang sudah mulai berjalan selama kurang lebih tiga tahun lamanya. Kini mulai bermunculan gebrakan yang disebut dengan kemunculan kepemimpinan di desa oleh sosok keuchiek muda.

Hal ini membuktikan bahwa Bireuen hari ini telah menjadi salah satu dari beberapa daerah, kabupaten/kota di Indonesia hadirnya trend pemimpin desa dari kawula muda. Terbukti dari beberapa desa yang ada di kabupaten Bireuen saat pesta demokrasi pemilihan keuchiek gampong pada tahun 2017 telah mampu melahirkan pemimpin dari kalangan tokoh muda.

Sebut saja seperti yang sudah terjadi di Desa Blang Seupeng saat pemilihan keuchiek dimenangkan oleh pemuda pada usia 25 Tahun di penghujung tahun 2016 lalu, yang saat itu ia masih sebagai mahasiswa aktif dan mantan Wakil Presiden mahasiswa Universitas Almuslim Peusangan periode 2014-2015. Padahal saat itu calon yang ikut dalam kontestasi pemilihan keuchiek berjumlah empat calon dari tokoh desa tersebut dengan usia lebih tua dari keuchiek terpilih, termasuk incumben (keuchiek sebelumnya) ikut maju sebagai calon saat itu.

Tapi hal itu tidak terbendung saat dimana kemunculan tokoh muda dengan tekad optimis berani mencalonkan diri maju sebagai kepala desa lalu terwujud tanpa hambatan yang dapat menghalanginya. Tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi publik Bireuen saat sekarang ini, apakah anak muda Bireuen sudah mulai jenuh dengan gaya kepemimpinan lama? Ataukah Bireuen hari ini sudah saatnya dipimpin oleh kawula muda demi mencapai kesejahteraan rakyat yang sudah ditunggu selama 4 periode pergantian kepala daerah? Lantas kenapa ini bisa terjadi dan muncul hampir secara bersamaan hingga ke beberapa desa lain di Bireuen? Mungkinkah ini akibat dari kejenuhan pemuda melihat dinamika sistem pemerintah yang buruk di Bireuen hari ini?

Maka ke empat pertanyaan tersebut hanya bisa terjawab dengan berbagai fenomena yang telah terjadi. Pertama, jika dilihat dari kondisi saat ini bisa jadi bahwa di Bireuen telah krisisnya kepemimpinan. Dimana masyarakat baik dari kalangan tua maupun muda telah mulai hilangnya rasa kepercayaan kepada pemimpin dengan masih banyaknya pemimpin yang belum pro pada rakyat mulai dari tingkat atas hingga ke ranah (desa/gampong). Sehingga lahirlah wajah kepemimpinan muda dengan harapan akan adanya pola atau gaya kepemimpinan muda yang merakyat.

Kedua, Jika melihat sejarah Indonesia dari semenjak sebelum merdeka hingga sudah merdeka dalam menuju perubahan hanya bisa terwujud atas adanya gebrakan dari peran dan semangat sosok tokoh muda. Sebab pemuda adalah sosok yang masih energik dan bersemangat dalam melakukan segala hal, baik yang bersifat kepentingan individu maupun kepentingan bersama.

Nah ini, terbukti dari saat Indonesia menuju merdeka. Dilanjutkan dengan kemudian saat meruntuhkan kepemimpinan orde baru yang saat itu dianggap telah membuat rakyat indonesia terpasung dalam jeritan HAM dengan sistem pemerintahan yang tidak pro pada rakyat. Dan akhirnya lagi-lagi pemuda yang mengambil peran penting saat itu dalam bingkai “reformasi” melepaskan diri dari jeratan otoriter dan itu menjadi catatan sejarah Indonesia. Di Bireuen Paradigma anak muda sedang memainkan perannya berfikir bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat maka kita harus mengatur strategi merebut puncak kepemimpinan dari pihak yang dianggap tak lagi layak diberi kepercayaan dan juga mengemban amanah, harapan masyarakat, Krisis kepercayaan inilah yang membuat lahirnya fenomena kepemimpinan desa oleh kawula muda guna mencapai tujuan-tujuan negara yang masih terbengkalai.

Ketiga, jika dilihat dalam konteks ini, esensi gugatan bukan didasarkan pada dikotomi tua-muda, tetapi kerisauan atas spirit kepemimpinan lama yang tidak paralel dengan cita-cita pembaruan. Dengan demikian, sekalipun kelak kaum muda tampil di panggung kekuasaan, ia tak boleh larut dalam “status quo”, melanjutkan sistem lama atau mengganti dengan sistem baru tanpa ada transformasi fundamental dan substansial bagi kehidupan rakyat.

Jangan sampai alih generasi hanya ibarat bertukar kulit, tetapi isinya tetap sama. Alih generasi harus dikuti perubahan mentalitas dan mindset untuk pembaruan serta tidak terjebak kepada “spiral pengingkaran amanat rakyat”.
Sehingga situasi ini ikut menjelaskan, mengapa kepemimpinan nasional di era demokratisasi sekarang ini kehilangan peran vitalnya. Ini akibat dari realitas politik Indonesia sekarang, seperti dikatakan sejarawan senior Taufik Abdullah didominasi elit politik, bukan pemimpin. Secara psikologis, pemimpin dekat dengan rakyat yang dipimpin.
Pemimpin bukan penguasa, melainkan
sosok teladan yang memiliki visi jangka panjang untuk kepentingan rakyat, bangsa, negara dan kemanusiaan.

Mereka tidak hanya memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, tetapi juga sosok patriot dan negarawan. Sementara elit politik terkesan “disconneted“ dengan rakyat. Visi mereka terkait pergumulan kekuasaan untuk memenangkan kepentingan sempit dan jangka pendek.

Memperhatikan realitas krisis sekarang, bangsa ini memang sangat membutuhkan lebih banyak pemimpin daripada elit politik, baik untuk konteks kepemimpinan nasional maupun lokal. Ini didasari fakta, krisis multidimensi terjadi di seluruh penjuru negeri. Tentu saja pemimpin dimaksud bukan dalam konotasi feodalistik, seperti zaman raja-raja dulu atau amtenaar di zaman kolonial, melainkan tipikal kepemimpinan modern-rasional (meminjam istilah Max Weber). Dalam konteks inilah, suatu kepemimpinan baru menjadi keniscayaan sejarah di Indonesia.

Semoga di tangan pemuda, kepemimpinan desa-desa di Bireuen kedepan akan mencapai kemakmuran seperti yang selama ini dicita-citakan. Sehingga menumbuhkan kembali rasa kepercayaan masyarakat bahwa sudah mulai kembali lahirnya generasi terpimpin yang pro pada kepentingan rakyat.

*)Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Malikulsaleh.

KOMENTAR FACEBOOK