Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Oleh Azhari, SE.,MSM*)

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang disambut dengan penuh gembira yang akan menjadi lampu penerang bagi pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia, tak tertinggalkan oleh penyelenggaraan pemerintah desa, penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota sampai penyelenggaraan pemerintah provinsi. Program pembangunan Dana Desa dapat terlaksana sesuai harapan pemerintah Negara Republik Indonesia secara nasional di masa Presiden Joko Wido-Jusuf Kalla.

Dukungan Pemerintah Daerah salah satu faktor terpenting dalam membentuk, membina, mengendalikan dan menyukseskan Programrogram Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota adalah melahirkan turunan regulasi yang berkesinambungan sesuai dengan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) pada level Kabupaten/Kota dan selanjutnya pemerintah desa menindak-lanjuti dengan menyesuaikan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan dengan tidak melebihi regulasi lebih tinggi.

Terkait dengan harapan pemerintah pusat, bahwa faktor pendukung yang sangat penting agar berhasilnya program dana desa adalah kekuatan hukum dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dipersiapakan sampai pada level paling rendah yaitu pemerintah desa dan perangkatnya di seluruh pelosok Nusantara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

BACAAN LAINNYA

Pemerintah telah menganggarkan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2015-2017 dengan harapan dapat terealisasi untuk masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negeri ini, salah satunya adalah mengantaskan kemiskinan. Ada beberapa pemikiran yang dapat tersampaikan, bahwa selama bergulirnya dana desa banyak faktor yang terjadi perubahan di daerah-daerah yaitu dari segi pemerataan pembangunan seperti sarana dan prasarana baik berbentuk fisik maupun non fisik, sehingga semua desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersentuh dan merasa pentingnya kepedulian bantuan pemerintah yang kontinue.

Berdasarkan pandangan, bahwa selama bergulirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesi, adanya kelebihan dan manfaatnya dana desa apabila diperhatikan dari segi positif yaitu dapat menciptakan lapangan kerja baru di desa karena banyak kegiatan saat aktivitas pekerjaan pembangunan fisik dan non fisik.

Dana desa secara otomatis menyentuh langsung ke level paling rendah yaitu kawasan pedalaman desa untuk mengurangi tingkat angka kemiskinan dan Pengangguran berkepanjang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diamanahkan dalam butir Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 4 huruf h tentang pengaturan desa bertujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Oleh karena itu berdasarkan amanah Undang-undang tersebutlah desa dapat menggali dan mendata semua potensi desa yang dapat membangkit semangat kemandirian ekonomi tinggi. Maka secara langsung maupun tidak langsung desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan harapan terbantunya melalui realisasi serta penggunaan dana desa sesuai aturan yang berlaku.

Dalam menyukseskan program pemerintah khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, faktor yang perlu diperhatikan adalah metode, langkah, transparansi dan pencegahan kesempatan aparatur desa terhadap penyelewengan dana desa baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok serta golongan.
Selain dari pemikiran dan harapan besar dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia seutuhnya, pemerintah yang selalu mendengungkan agar ikut semua pihak mendukung yaitu program prioritas dana desa yang bergema melalui Kementerian Desa, PDTT RI adalah empat prioritas yaitu Embung Desa, Produk unggulan kawasan pedesaan (PRUKADES), Sarana Prasarana Olah Raga dan Bumdes/Bumdes Bersama.

*)Penulis adalah Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa P3MD Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.