GeRAK Aceh: Pengadaan di BPKS Rawan Konflik Kepentingan

ACEHTREND.CO, Sabang-Mekanisme dan tatacara pelaksanaan tender di tubuh BPKS pada tahun anggaran 2017 ternyata belum memberikan input baru terutama dalam upaya mendorong open procurement (tender terbuka). Seharusnya berkaca pada beberapa potensi kasus yang muncul dalam unit pengadaan barang dan jasa termasuk kasus yang ditangani oleh komisi pemberantasan korupsi, ternyata fakta ini tidak memberi efek jera pada BPKS untuk berbenah.

Hal ini didampaikan oleh Mahmuddin, Peneliti Hukum GeRAK E Aceh, Selasa (12/9/2017) melalui siaran pers. Dalam rilis tersebut ia mengatakan temuan kembali mengemuka terhadap dugaan adanya konflik kepentingan pada proyek pengadaan pembangunan pelabuhan Balohan Dan, dimana ditemukan adnya pihak tertentu yang sangat giat melakukan loby atas proyek yang sedang di tender di tubuh BPKS.

“Di tengah harapan besar rakyat Aceh terhadap performa pemerintahan baru Aceh, muncul aroma tak sedap pada proses tender mega proyek pembangunan pelabuhan balohan-Sabang yang dikelola BPKS. Akibat adanya klaim sepihak peserta tender yang di-backup oleh penguasa baru Aceh. Hal ini tentu saja akan mencederai rasa keadilan rakyat Aceh dan menurunkan kepercayaan rakyat terhadap kredibilitas pemerintahan baru Aceh, bahkan tidak menutup kemungkinan akan memicu aksi-aksi yang dapat menghambat implementasi kebijakan pembangunan Aceh ke depan,” Ujar Mahmuddin.

Ia melanjutkan, ekonomi Aceh yang porak poranda akibat pengelolaan keuangan negara yang amburadul, maka penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak dapat lagi ditawar dan zero toleransi. Harapan besar pada pemerintahan baru Aceh yang didukung oleh rakyat, hendaknya tidak lagi mengedepankan pendekatan “kosmetika politik” dalam hal pemberantasan korupsi di semua lini, hanya menarik kemasannya saja namun isinya tak lebih baik dari era sebelumnya.

“Berdasarkan hasil kajian dan temuan GeRAK Aceh sebagaimana ditindak lanjuti dengan melakukan investigasi terhadap tahapan dan mekanisme pelaksanaan tender yang sedang dilaksanakan, ditemukan adanya dugaan awal yang menjadi titik fokus bahwa proses pengadaan barang dan jasa di tubuh BPKS sangat rawan disusupi kepentingan tertentu. Salah satu dugaanya adalah adanya pihak tertentu yang menjadikan bahan/isu seolah-olah mendapat dukungan dari kepala pemerintahan Aceh untuk memenangkan tender yang sedang berjalan,”

Namun demikian, walau sejak awal rilis tentang adanya dugaan konflik kepentingan atas pengadaan di proyek BPKS, GeRAK tak merincikan proyek apa dan siapa pelakunya. Mereka terus-menerus berputar-putar menjelaskan dugaan secara berulang-ulang. []