ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Dua anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Hendra Fauzi dan Robby Syahputra, serta seorang warga Aceh, Fery Munandar, mendaftarkan permohonan judicial review UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jumat (15/9/2017) pukul 15.30 WIB
UU Pemilu dinilai telah memangkas kewenangan Pasal 57 dan 60 dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
“Kami mengajukan judicial review terhadap Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, karena terdapat pasal-pasal yang dinilai merugikan kepentingan warga Aceh,” kata Koordinator Tim Kuasa Hukum, Irfan Fahmi pada AceHTrend.
Dia menjelaskan, kepentingan warga Aceh yang dirugikan antara lain mengenai penerapan hubungan hirarki antara Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Pengawas Pemilih (Panwalih) di semua tingkatan di Aceh dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pemberlakuan aturan ini, dinilai sebagai upaya untuk menghilangkan kekhususan Aceh yang sejatinya sudah diatur secara khusus dalam UUPA.
Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Karenanya adalah sangat beralasan, jika kondisi ini akan menyebabkan secara perlahan Aceh akan kehilangan kekhususan yang dimilikinya apabila UU Pemilu diberlakukan di Aceh pada sektor penyelenggaraan pemilu.
“Guna untuk menjaga agar kekhususan Aceh tetap harus dihormati dengan tidak direduksi maka UU Pemilu kami ajukan judicial review,” katanya. []
