Kenapa Program Pesawat Irwandi Dihadang?

Riuh, gaduh, ramai itulah yang terjadi sesaat setelah media mempublikasi wacana pengadaan pesawat pemantau yang diagendakan pemerintahan Irwandi-Nova. Bahkan kegaduhan soal pesawat itu telah menenggelamkan isu Rohingya, bahkan isu PKI sekalipun. Berupa rupa kecaman datang silih berganti ada dengan tudingan yang sedikit rasional semisal tidak akan efektif untuk membendung penyuludupan narkoba dan pencurian ikan di laut Aceh. Ada pula yang mengecam dengan alasan yang sangat subjektif semisal, Irwandi beli pesawat untuk mempekerjakan anaknya yang kebetulan memang putri Irwandi sedang menempuh pendidikan kedirgantaraan. Iya bahasa kasarnya seperti itu, lalu pertanyaannya adalah mengapa “niat baik” Irwandi untuk menyelamatkan SDA dan SDM Aceh dengan “hanya” menganggarkan anggaran Panjar 10 M terlihat seperti “kemubaziran” yang luar biasa yang akan meruntuhkan Aceh besok pagi dan itu adalah dosa besar yang tak layak dirasionalisasi dan dikompromikan? atau tidak cukup rasionalkah penjelasan dari pengusul anggaran? Atau?

Kali ini dari sudut Warung Lambaet Kupi saya mencoba menerka-nerka perihal alasan mereka menolak rencana pengadaan pesawat pemantau perambahan hutan, pencurian ikan dan juga pemantau penjeludupan narkotika ke Aceh via laut yang semakin hari semakin mengkhawatirkan itu.

Secara kasar saya memperkirakan beberapa elemen yang sepakat menolak pengadaan pesawat yang katanya “super mubazir” tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan yang sama, meskipun mereka sama-sama menolak istilah perang politiknya adalah “Irwandi dengan kebijakan mubazirnya” telah dilihat sebagai musuh bersama yang harus dihentikan.

Lalu apa alasan mereka? Saya kira para penolak itu “bisa saja” menolak dengan alasan yang berbeda antar satu elemen dengan element lainnya meskipun alasan besar dan yang paling menggema adalah mereka menolak karena dilihat “mubazir” dan tidak akan efektif.

So, dalam dunia persilatan politik yang se liberal sekarang semua isu “halal” untuk dimainkan asal akan memberikan progress positif untuk memperkuat posisi diri dan menjatuhkan “pamor” competitor. Tinggal saja cerdas-ceradas membaca keadaan, kecenderungan khalayak ramai dan pandai-pandai bersilat lidah untuk merebut simpati, bahkan kecerdasan memainkan issu jauh lebih mumpuni untuk merebut kekuasaan daripada mengandalkan program spektakuler yang tidak bisa dirasionalkan dan dikampanyekan dengan baik.

Di antara beberapa alasan yang berbeda yang saya perkirakan adalah sebagai berikut:

Mereka menolak karena Mubazir, ya alasan inilah yang paling bisa memantik perhatian khalayak (baca: Rakyat Aceh secara umum). Betapa tidak? dengan kondisi Aceh yang masih jauh dari kata sejahtera tentunya isu “keadilan” merupakan isu yang sangat potensial untuk menarik perhatian rakyat, konon lagi mereka yang selama ini begitu sering tersakiti dan merasa terdhalimi oleh berbagai kebijakan pejabat yang “super royal” bin mubazir dalam menghambur-hamburkan APBA namun sama sekali atau minimal sangat tidak efektif untuk memberdayakan kaum lemah. Dalam bahasa kasarnya dengan anggaran yang begitu sering dihambur hamburkan seperti pengukuhan Wali Nanggroe yang menghabiskan dana sampai 50 M misalnya, atau berbagai kebijakan lain yang menghabiskan anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan anggaran pesawat yang diwacanakan Irwandi untuk menyelamatkan hutan, ikan dan masa depan generasi muda Aceh dari gerogotan “mafia” narkotika.

Jika alasan ini yang digunakan meskipun tidak sepenuhnya bisa dibenarkan, menurut saya para penolak adalah orang-orang yang peduli kepada rakyat Aceh dan mereka layak diberikan pujian atas keheroikannya dalam menyelamatkan uang Aceh dan berfihak kepada kaum dhuafa Aceh kali ini dengan mengusulkan agar anggaran itu diplot saja untuk membangun Rumah Dhuafa yang memang selama ini tanpa anggaran pemerintah sekalipun sudah dilakukan Irwandi. Meskipun sebelumnya mereka telah dengan senang hati membiarkan anggaran yang jauh lebih besar terhamburkan untuk hal yang jauh lebih tidak penting lagi dan tidak berkorelasi sama sekali dengan kesejahteraan rakyat Aceh.

Mereka menolak karena menurut pertimbangan mereka bahwa pengadaan Pesawat tersebut “tidak” akan efektif untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan Irwandi yakni untuk mengamankan Aceh dari tangan jahannam perambah hutan, pencuri ikan dan mafia narkoba, betapa tidak? TNI AL saja yang memang dididik dan dibekali untuk mengawal perairan Indonesia dan juga perairan Aceh tentunya dan juga Polhut yang dibentuk khusus untuk mengamankan hutan dari rambahan para cukong kayu tidak mampu melakukan tugas itu, konon lagi hanya “enam pesawat denden” yang diagendakan Irwandi yang “sama sekali” belum bisa dibuktikan secara ilmiah akan mampu melaksanakan tugas pengamanan secara efektif. Sehingga dari sebagian kalangan yang menolak dengan alasan ini mengusulkan agar anggaran itu diperuntukkan saja untuk penelitiannya terlebih dahulu. Jika memang diperkirakan secara ilmiah akan efektif baru dianggarakan untuk pengadaan pesawat pada proses penganggaran selanjutnya.

Untuk kalangan yang menolak dengan alasan seperti ini, saya kira mereka layak diapresiasi atas katelitian mereka dalam upaya memastikan bahwa uang Aceh tidak terbuang secara percuma seperti yang telah terjadi selama ini dalam proyek ayam petelur di Blang Bintang, yang menghabiskan anggaran yang jauh lebih besar dari anggaran pesawat “penjelamat” yang diwacanakan Irwandi. Sayangnya mereka hanya terlihat kritis hari ini, sebelumnya mereka terlihat seperti sama sekali tidka bersuara ketika proses penganggaran “proyek mubazir” itu dilakukan.

Mereka menolak karena khawatir bahwa rencana Irwandi mengadakan pesawat pengintai laut dan hutan untuk menyelamatkan SDM dan SDA Aceh, secara perlahan tapi pasti jika akan berfungsi secara efektif, justru akan menghambat “permainan” jahat para pihak yang berkepentingan atas “kebebasan keluar masuk” Aceh via laut tanpa pantauan pihak keamanan dan juga “kebebasan keluaar masuk” untuk merambah hutan dengan segepa pengaruh dan aviliasi yang mereka punya, kenapa saya menduga demikian?

Karena kita sama tau bahwa perambahan hutan di Aceh tidak lagi dilakukan oleh perambah amatir dengan mengandalkan gergaji manual tetap mereka yang merambah hutan adalah mereka yang punja kemampuan financial yang “bisa saja” mempengaruhi sesiapapun, tak terkecuali pengambil kebijakan maupun pihak yang berkewenangan menolak setiap kebijakan pemeritah yang bisa mengganggu bisnis mereka.

Jika mereka menolak dengan alasan yang terakhir ini sungguh betapa jahannamnya mereka yang menunggang rakyat untuk mengambil sebesar-besarnya keuntungan.jl Justru pada hal-hal yang merugikan rakyat Aceh, mereka bersuara seakan-akan karena begitu “agam bin jantan” dalam membela kepentingan rakyat. Padahal justru mereka menjadikan rakyat sebagai tameng untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka tidak lebih dari pecundang yang pada adsarnya bekerja “mengorbankan rakyat demi kepentingan dan kemapanan pribadi” yang berlagak pejuang “yang megorbankan kemampanan dan kepentingan pribadi demi rakyat”.

Well, saya berharap semua penolak kebijakan Irwandi yang dinilai “boros” benar-benar bersuara karena semata-mata ingin membela rakyat. Ingin berjuang untuk rakyat, sama sekali bukan atas dasar senang tidak senang atau suka tidak seka karena kepentingan pribadi. Jika ini benar terjadi maka saya berharap agar wakil rakyat dan semua yang telah bersuara agar diberikan kemudahan hidup untuk terus menjadi wakil rakyat dan terjauhi dari golongan yang menunggangi dan mengorbankan rakyat demi kepentingan pribadi.

Menuju Perubahan

Iya, kita harus berani melawan kebiasaan. Perubahan itu kadangkala harus dipaksakan secara ekstrim, kita harus siap untuk tidak populer untuk memaksakan keadaan berubah, jika tidak maka kita akan tetap seperti ini, akan tetap terpuruk, akan tetap biasa-biasa saja.

Bagi saya Irwandi Yusuf punya cukup nyali untuk melakukan itu, misalnya ketika ia berwacana untuk membeli pesawat karena ingin menyelamatkan SDA Aceh dari jamahan tangan jahannam semisal pencuri ikan dan perambah hutan serta ingin menjelamatkan SDM Aceh dari kerusakan akibat penyeludupan dan peredaran Narkoba via laut yang semakin mengkhawatirkan. Namun kemudian mendapatkan penolakan secara masif dan memicu kegaduhan ditengah masyarakat. Kalau kata Akademisi keren dari Unsyiah yang bernama Elly Sufriadi “First think first: Menyelamatkan asset dan moral generasi tidak bisa dinilai dengan uang”.

Lalu apakah seorang Irwandi Yusuf tidak sadar atau tidak memperhitungkan akan rupa-rupa reaksi yang akan muncul dan membuat dia tidak populer (baca: positif)? Tentu Irwandi sudah memperhitungkannya. Tapi apa? Irwandi tetap memilih untuk menggebrak dan siap untuk tidak populer asal Aceh bisa berubah ke arah yang lebih baik.
“Insya Allah saya tidak mau menjadi gubernur biasa-biasa saja” kata suami Darwati A. Gani tersebut!

KOMENTAR FACEBOOK