ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Masyarakat Pro Demokrasi (MPD) Aceh mendesak Gubernur Irwandi Yusuf untuk segera mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mendongkrak realisasi APBA guna memaksimalkan pembangunan di Aceh. Sebab, besaran anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh tidak mampu digunakan secara maksimal untuk membangun sarana dan prasarana guna mendukung pembangunan di Aceh.
Potret itu dapat dilihat dari informasi yang ditayangkan di situs Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) APBA, dari Rp14,733 triliun total APBA 2017, serapan anggaran baru 33 persen atau Rp 4,8 triliun.
“Capaian tersebut jelas tidak mencapai target. Jika dikaji lebih jauh, serapan ABPA ini pun hanya terserap untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai), sedangkan untuk belanja langsung serapannya masih sangat rendah,” kata kata juru bicara MPD Aceh Zulfiansyah Lumna pada AceHTrend, Senin (25/9/2017).
Menurut Zulfiansyah, serapan APBA tahun 2017 sangat berdampak pada lambannya tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh.
Akibat rendahnya serapan anggaran mengekibatkan inflasi di Aceh juga sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain, mengingat selama ini sumber keuangan Aceh hanya bersumber pada APBN dan APBA.
BACAAN LAINNYA
Kepada Pemerintahan Aceh (eksekutif dan legislatif) mereka juga meminta agar tidak lamban dalam mengambil tindakan terkait rendahnya serapan anggaran tersebut. Hal itu mengingat proses pembangunan Aceh saat ini masih begitu lemah, ditambah lagi penggunaan dana otsus yang tidak tepat sasaran.
Menurutnya, lemahnya kinerja SKPA sangat berdampak pada minimnya serapan anggaran APBA tahun 2017, kalau terus dibiarkan akan sangat tidak baik terhadap proses pembangunan Aceh ke depan.
“Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh harus segera melakukan evaluasi terhadap SKPA yang tidak bekerja dengan baik dan mempercepat proses fit and propertest guna memutus mata rantai ketimpangan sebagaimana telah terjadi selama ini agar pembangunan Aceh dapat dirasakan masyarakat, ” katanya.
Fit and propertest penting dilakukan untuk menghasilkan perangkat kerja daerah yang kopemten maka sudah seharusnya pemerintah segera menjaring putra-putri terbaik Aceh untuk dapat berkotribusi dalam pembangunan Aceh kedepan.
Sehingga perangkat kerja yang baru tersebut benar-benar terpilih berdasarkan kemampuan dan kapasitas bukan berdasarkan kedekan emosional ataupun hubungan kekelurgaan dengan Pemimpin daerah.
Hal dinilai penting mengingat proses penganggaran sedang dilakukan pembahasan oleh eksekutif dan legislatif dan diharapkan implementasi anggaran tahun 2018 dapat berjalan secara maksimal dan tepat sasaran.
“Hal ini, tentunya tidak terlepas dari semangat reformasi birokrasi yang menjadi janji kampanye dari gubernur terpilih, ” katanya. []
