Pro dan kontra dalam iklim demokrasi merupakan kewajaran sekaligus keharusan. Literatur Islam menyebutnya sunnatullah, wajar bila terkait rencana pembelian pesawat didukung dan ditolak. Kalangan DPRA Aceh sepertinya kurang setuju, dengan argumennya masing-masing. Sementara para pendukung Gubernur dan simpatisan dengan optimis mendukung program itu.
Sayangnya kajian yang menolak dan mendukung sepertinya masih bernuansa politis. Rencana pembelian pesawat menjadi komoditi politik, tak begitu mengejutkan karena hal itu biasa dalam politik. Apalagi pemenang pilkada bukan dari partai mayoritas di Parlemen Aceh.
Sebagai penikmat kopi saya sedikit terganggu dengan polemik tersebut, dan mencoba jalan tengah bagi kedua kubu yang berseteru. Tentu saja dengan argumen yang sedikit berbeda karena dengan usulan yang sedikit berbeda. Semoga tidak mendapat bully dari salah satu kubu.
Tahun 1968 pemerintah Indonesia memberi ruang bagi swasta untuk memiliki pesawat komersil. Sejak itu penerbangan komersil tidak lagi didominasi Garuda dan Merpati sebagai BUMN. Tahun 2002 Aceh pernah memiliki Seulawah NAD, walaupun hanya berusia 7 bulan. Seulawah NAD melayani rute Jakarta, Medan, Banda Aceh dan Penang (Malaysia).
Sekarang kita asumsikan biaya pesawat dengan penumpang 150 orang dengan harga tiket 700 ribu sudah termasuk pajak. Jarak tempuh 1-1,5 jam, maka dalam sehari semalam (24 Jam) pesawat bisa melakukan 6 kali penerbangan. Setelah dikurangi biaya operasional, Aceh bisa menghasilkan 200 juta/hari.
Jenis pesawat ini tentu sangat mahal, namun bukan mustahil dimiliki Aceh. Sebagai permulaan Aceh bisa saja membeli pesawat penumpang dengan kapasitas 50 orang. Nah, maksud saya memberi gambaran singkat itu ialah agar pemerintah Aceh bisa membeli pesawat komersil dengan manajemen yang baik akan mendatangkan keuntungan.
Hal ini sekaligus jawaban atas keraguan sebagian orang terhadap biaya maintance pesawat pengawas yang dianggap mubazir. Keuntungan pesawat penumpang dengan sendirinya akan menggoda investor. Tentu perlu kajian lebih lanjut agar tidak terulang kesalahan Seulawah NAD.
Pesawat penumpang milik Aceh nantinya bisa menjadi mitra pemerintah dalam melayani jamaah haji. Suasana damai di Aceh semakin menggoda investor untuk datang ke Aceh, sudah tiba waktunya Aceh memiliki pesawat penumpang yang dipiloti putra-putri Aceh pula.
Lalu bagaimana dengan pendapat bahwa Aceh masih membutuhkan hal lain dari pada membeli pesawat. Misal, masih tingginya angka kemiskinan, guru honor dan persoalan sosial lainnya. Saya hanya bisa berkata bahwa pemerintah Aceh dengan dukungan parlemen yang cerdas serta rakyat yang militan akan mampu membawa terbang persoalan-persoalan tadi.
Maskapai penerbangan yang dimiliki Aceh akan mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus keuntungan finansial bagi Aceh. Sementara itu terkait pesawat pengawas tadi tentu bisa disubsidi pembiayaan operasionalnya dari pesawat komersial. Itulah mengapa Irwandi sebaiknya bukan hanya membeli pesawat pengawas akan tetapi pesawat komersial pula.
Sudah saatnya Aceh terbang.
