Tenaga Ahli Pedamping Wilayah P3MD Provinsi Aceh Dinilai Arogan

ACEHTREND.CO,Banda Aceh- Tenaga Ahli Pendamping Wilayah (TAPW) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau P3MD, dalam hal ini adalah Koordinator Program Provinsi dan TA Penanganan Masalah dinilai sewenang-wenang dan melampaui kewenangannya. Tindakan TAPW yang memanggil pedamping di daerah tanpa terlebih dahulu melakukan investigasi di lapangan dan klarifikasi adalah tindakan non prosedural.

Seorang pendamping , Jaswar, SP, M.Sc, menyebutkan dirinya termasuk pendamping di daerah yang dipanggil untuk “pembinaan” seolah-olah sudah melakukan suatu kesalahan. Padahal, ia mengaku tidak mengetahui kesalahan atau pelanggaran dimaksud. “Pemanggilan dilakukan hanya berdasarkan laporan pihak tertentu yang tidak jelas,” kata Jaswar.

Dalam SOP Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional, pada poin 3.1. b Prinsip penanganan pelanggaran, disebutkan bahwa penyelesaian pelanggaran dilakukan secara tertutup dan rahasia. Namun faktanya, menurut Jaswar, TA PW mengirim email pemanggilan ke alamat email bersama sehingga bisa diakses oleh orang lain. Seharusnya TA PW melakukan pemanggilan melalui email secara personal guna menjaga kerahasiaan, tambah Jaswar.

Keanehan lainnya, terdapat dalam surat pemanggilan dengan mencatumkan perihal “pembinaan.” Padahal, langkah pertama penyelesaian masalah yang harus dilakukan TA PW adalah melakukan investigasi, meminta klarifikasi, dan bukan langsung dilakukan pembinaan. Kata-kata “pembinaan” mengindikasikan terpanggil telah melakukan pelanggaran. Ini adalah kekeliruan TA PW yang tidak memahami SOP, sebut Jaswar.

Ia menambahkan, karena pemanggilan tersebut sangat terbuka maka terpanggil seperti mendapat vonis bersalah. Namun sebagai wujud dari loyalitas, Jaswar mengaku tetap memenuhi panggilan tersebut meski tidak jelas apakah untuk investigasi, klarifikasi, atau keperluan pembinaan. “Kalau mengikuti undangan yang dikirim, di situ disebutkan pembinaan,” ungkap Jaswar yang menyesalkan sikap kesewenang-wenangan pihak TA PW.

Dari hasil pemanggilan tersebut, pihak TA PW menyimpulkan akan melakukan investigasi dan klarifikasi. “Dari kesimpulan ini, sangat jelas bahwa TA PW telah memutarbalikkan tahapan sehingga bertentangan dengan SOP, atau mungkin ada kepentingan lain dalam pemanggilan ini?” tanya Jaswar.

Kalaupun ada kesalahan para pendamping daerah, seharusnya dilakukan secara proporsional dengan tahapan yang sesuai dengan prosedur. Koordinator Pendamping Wilayah juga diharapkan berkoordinasi dengan Satker P3MD Provinsi Aceh serta BPMD kabupaten/kota sebelum memanggil pendamping. “Sehingga, pendamping bisa bekerja dengan nyaman,” tutup Jaswar.

Hingga berita ini tayang, aceHTrend belum berhasil mendapatkan jawaban dari TAPW Aceh.

Foto: Jaswar (berjilbab) mengaku dipanggil oleh TAPW Aceh, tanpa kejelasan status kesalahan. (Foto: Ost).

 

KOMENTAR FACEBOOK