Pemerintah Aceh Diminta Tidak Mengabaikan Isu Lingkungan Hidup

Muhammad Nur, Direktur Eksekutif Walhi Aceh. Sumber foto: The Globe Journal.com.

ACEHTREND.CO,Banda Aceh- Isu lingkungan hidup merupakan hal penting yang harusnya menjadi prioritas Pemerintah Aceh di bawah rezim Irwandi-Nova. Bagaimanapun bentuk pembangunan yang mau digarap ke depan butuh sumberdaya alam dari hutan dan lahan.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh Muhammad Nur, Senin (16/10/2017).”Tidak mungkin tanpa perencanaan yang matang pembangunan bisa diwujudkan dengan mudah. Apalagi pemerintah Turki mengatakan akan melakukan investasi segala bidang dengan syarat dipermudah aturan di Indonesia,” ujar Muhammad Nur.

Ia juga mengatakan, pihaknya mengingatkan Pemerintah Aceh soal basis pembangunan itu ada banyak aturan hukum yang berlaku di Indonesia baik itu UU 32 Tahun 2009 Tentang PPLH, UU No 26 Tahun 2007 Tentang Tataruang dan Regulasi Pertanahan maupun UU Kehutanan dan berbagai kebijakan negera lainnya yang mengatur pemanfaatan, pengawasan, pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup. Bila semua regulasi dilanggar, maka akan menambah daftar masalah lingkungan hidup di Aceh. Jika proses pembangunan dipaksakan tanpa memperhatikan pola ruang, struktur ruang maupun pengendalian ruang, maka bencana hanya menunggu waktu.

“Investasi yang baik harusnya mendukung keinginan rakyat Aceh, bukan keinginan kapitalis atau neolib yang dapat menghancurkan ekonomi rakyat. Karena rakyat aceh belum mampu bersaing dalam bidang apapun dengan wilayah lain di Indonesia bahkan dunia internasional, karena kesiapan system yang mendukung rakyat Aceh menuju tata produksi yang baik, pola konsumsi yang benar dan pola produksi yang tepat belum difasilitasi pemerintah hingga akhir tahun 2017,” ujarnya.

Nur juga mengatakan, seharusnya tahun pertama Pemerintah Aceh di bawah kekuasaan Irwandi-Nova, memetakan kembali apa yang cocok diinvestasi di Aceh. Jangan kaku hanya bidang energy dan infastruktur semata. Karena semua yang akan dibangun butuh perawatan, teknologi maupun SDM yang handal untuk merawatnya. Sehingga tidak sekedar bicara jumlah investasi di Aceh akan tetapi sangat tidak produktif di masa akan datang.

“Walhi Aceh mendukung kerja-kerja Pemerintah Aceh, akan tetapi semangatnya harus berbasis tata kelola hutan dan lahan yang baik dan sesuai dengan keinganan rakyat. Jika sudah terpetakan keinginan rakyat silahkan undang berbagai wakil negara lainya untuk mendukung pembangunan Aceh. Karena hingga akhir tahun 2017 tepatnya 100 hari penilaian kinerja Irwandi-Nova belum ada satupun perkara lingkungan hidup direspon dengan baik. Saat ini i baru memberikan catatan atau arahan kepada para bupati/walikota untuk isu lingkungan hidup. Kami mendorong investasi harusnya berbasis wilayah kab/kota bukan basis provinsi yang begitu luas, sehingga masyarakat yang tersebar di berbagai kab/kota dapat menikmati hasil investasi yang nyata melalui perhutanan sosial yang dapat mengembangkan ekonomi alternatif,” imbuhnya.