Ini Potensi Konfilk Antaragama di Aceh Tenggara

ACEHTREND.CO. Kutacane – Dari kegiatan Sosialisasi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah yang digelar Kantor Kesbang dan Linmas Provinsi Aceh di Kutacane, Aceh Tenggara, pada Kamis (26/10), terpetakan beberapa permasalahan yang berpotensi menjadi pemicu konflik di kawasan itu.

Sedikitnya terungkap 4 (empat) permasalahan yang ada di Aceh Tenggara, terutama di desa-desa yang penduduknya multi-agama.

1. Peternakan babi di lingkungan rumah tangga

Di desa-desa yang berenghuni penduduk non-muslim banyak terdapat peternakan babi di lingkungan rumah tangga. Ternak babi sering diarahkan untuk menggunakan fasilitas air umum, seperti alur sungai, sebagai sumber minuman. Sementara di desa tetangga yang dihuni penduduk muslim ikut menggunakan sumber air yang sama untuk keperluaan berwudhu’ atau mencuci pakaian.

Narasumber dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Aceh, H. Juniazi M.Pd, mengatakan, dalam hal ini persoalan peternakan babi tidak lagi sebatas wilayah kerja Dinas Peternakan, melainkan sudah memasuki hubungan umat antaragama. “Bagi orang Islam babi itu jelas-jelas najis berat, makanya perlu dibahani saudara kita yang non-muslim agar memahami dan menghargainya,” kata Juniazi.

2. Nyalakan music saat azan

Persoalan lain yang terungkap adalah adanya penduduk di desa-desa yang mayoritas berpenduduk non-muslim kerap menyalakan music pada perayaan perkawinan atau kematian, termasuk pada saat azan Shalat Maghrib.

3. Banyaknya jumlah gereja

Di desa-desa berpenduduk mayoritas Kristen terdapat gereja yang banyak. Pihak kepolisian menyebut, saat ini terdapat 132 gereja (124 gereja Kristen dan 8 gereja Katolik) serta 8 unit undung-undung.

Menanggapi hal ini, Juniazi mengatakan, menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2016, pendirian tempat ibadah harus merujuk pada Bab V pasal 14. Ada persyaratan khusus yang perlu dipenuhi, yaitu: a). Daftar nama paling sedikit 140 (seratus empat puluh) orang penduduk setempat sebagai pengguna tempat ibadah yang bertempat tinggal tetap dan dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga; b). Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 (seratus sepuluh) orang yang bukan pengguna tempat ibadah disahkan oleh geusyik atau nama lain.

4. Miras & Judi

Penduduk non-muslim sering meminum minuman keras, bahkan terkadang diikuti perjudian, di tempat terbuka.

Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosbud dan Ormas Kesbang Linmas Aceh, Drs Kahar Muzakkir, mengatakan, pihaknya melakukan sosialisasi Qanun Nomor 4 Tahun 2016 di seluruh kabupaten/kota di Aceh, terutama di daerah-daerah perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara yang masyarakatnya terdiri dari berbagai budaya dan agama. Sosialisasi di Aceh Tenggara menghadirkan dua narasumber dari FKUB Aceh, yaitu H. Juniazi M.Pd dan Hasan Basri M. Nur.

“Semua pihak diharapkan berpedoman pada Qanun Nomor 14 Tahun 2016 dalam memelihara kerukunan umat beragama dan mendirikan tempat ibadah,” katanya.

Empat persoalan yang terpetakan di atas diharapkan agar ditangani dengan bijak melalui penyuluhan dan pemberian pemahaman sehingga tidak muncul gejolak sosial keagamaan.

Dari beberapa pengalaman di tanah air, gejolak berbasis agama sangat sulit penyelesaiannya. Oleh sebab itu, mencegah dan meminimalisir potensi konflik lebih baik daripada mengobatinya. Semoga! []