ACEHTEND.CO, Meulaboh- Guna mendorong kesejahteraan warga melalui kebijakan anggaran dan tata kelola dana secara transparan, Tuha Peut Gampong Krung Tinggai, Kecamatan Samatiga, membuka posko pengaduan dan aspirasi warga.
Posko yang mulai berjalan sejak bulan November 2017 ini menjadi setral informasi pengaduan dan aspirasi warga yang harus disalurkan dan diselesaikan mengenai tata kelola pemerintahan desa dan keuangan desa menjadi lebih transparan.
Ketua Tuha Peut Krung Tinggai Syarifuddin menjelaskan, posko tersebut bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirassi sebagaimana perannya yang diatur dalam undang-undang desa dan Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawatan Desa.
“Posko ini kami berinama Rumoh Aspirasi sejak dibuka, kami telah menerima sejumlah aspirasi masyarakat. Untuk proses penyelesaiannya kami jalankan sesuai tatatertib, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan Tuha Peut. Alhamdulillah sekarang sudah mulai” kata Syarifuddin, Selasa (21/11/2017).
Desa Krung Tinggai, merupakan salah satu gampong lokasi binaan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Seknas Fitra dan Kompak, dalam program “mendorong transparasnsi anggaran dan mekanisme pengaduan desa”.
Koodinator program Kabupaten Aceh Barat, Amel mengatakan, di Aceh Barat, program ini berlokasi di empat desa. Kedepan Ia mengharapkan penguatan Tuha Peut ini dapat direalisasikan di semua Gampong di Aceh Barat, bahkan di Aceh secara keseluruhan.
“Lakasinya Gampong Cot Seumereung dan Gampong Krueng Tinggai dalam wilayah Kecamatan Samatiga. Gampong Tamping dan Blang Teungoh di Kecamatan Panton Reu,” jelas Amel.
Amel kembali menjelaskan, selain mekanisme pengaduan, di gampong tersebut juga dilakukan perteuan rutin penguatan tuha peut melalui kegiatan “sekolah anggaran”.
“Ini merupakan forum bersama antara pemerintah gampong, Tuha Teut dan masyarakat. Kita belajar bersama tentang proses penyusunan anggaran yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban.
Menurut Amel, Tuha Peut perlu memahami secara utuh seluk-beluk penyusunan anggaran, sebagai bagian dari fungsi kontrol terhadap pengelolaan pembangunan dan keuangan desa.
“Sehingga Tuha Peut dapat memberikan masukan untuk penyusunan APBG yang transparan, akuntabel dan inklusi demi mewujudkan kesejahteraan warga,” tambahnya.
Amel mengatakan, lahirnya mekanisme pengaduan dan aspirasi masyarakat merupakan capaian konkrit dan persamaan persepsi yang telah terbangun antara Tuha Peut dan Pemerintah Gampong, untuk penyediaan sarana menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana diamanatkan undang-undang.
“Semoga ke depan inisiatif penguatan Tuha Peut ini dapat direplikasi di semua Gampong Aceh Barat bahkan Di Aceh secara keseluruhan” kata Amel menambahkan.
