Menakar Amdal Berbekal Cemas

Oleh: Saifullah Abdulgani*)

Belasan aktivis lingkungan hidup mengkritis dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur I, di salah satu hotel di Banda Aceh, Kamis 23 November 2017.

Mereka menduga dukumen Amdal yang telah disahkah Komisi Penilaian Amdal Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) Aceh lahir prematur dan patut dipertanyakan.

Syak wasangka kian menyala ketika Rosmayani, narasumber tunggal Focus Group Discussioan (FGD) itu, membeberkan catatannya.

Menurut mantan pejabat pada Bapedalda Aceh yang kini purnabakti itu, dokumen Amdal meliputi Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan dokumen Rencana Pemantau Lingkungan (RPL) PLTA Tampur I lahirnya begitu cepat.

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) diterbitkan setelah 30 hari sidang komisi digelar.

Rosmayani meragukan kualitas dokumen Amdalnya dan mempertanyakan urgensinya pembangunan PLTA Tampur I itu bagi kelistrikan Aceh.

Ia juga mempertanyakan kesesuaian lokasi PLTA Tampur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Gayo Luwes, Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa.

Menurutnya, Pemerintah Aceh harus memperhatikan recana pengembangan wilayah, kepentingan lingkungan, teknologi, dan aspirasi masyarakat setempat, sebelum SKKL dikeluarkan.

Kian cemas

Rentetan pertanyaan apologis Rosmayani seakan menjustifikasi kecemasan para aktivis lingkungan dari pelbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu.

Maksum, misalnya, aktivis penjaga hutan dan sungai dari Aceh Tamiang, kian cemas terhadap keamanan bendungan. Bendungan PLTA Tampur akan menampung air jutaan meter kubik air. Bila bendungan itu pecah Kota Tamiang dan Kota Langsa beresiko diterjang air bah.

Pada sisi lain, kata Maksum, bendunngan dapat memicu kekeringan di Kabupaten Tamiang saat musim kemarau.

Sementara Rudi Putra, dari Forum Konservasi Lauser, mencemaskan bendungan dalam kawasan hutan lindung akan mengganggu habitat gajah dan satwa langka seperti orang utan. Selain itu, lanjutnya, struktur lokasi PLTA Tampur sangat labil dan rawan longsor.

Menanggapi kecemasan para aktivis, T Mardian, utusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh menjelaskan, dokumen Amdal PLTA Tampur I telah melalui pelbagai proses dan tahapannya.

Dokumen Amdala (KA, ANDAL, RKL, maupun RPL) disusun PT Karmizu bersama para pakar berlisensi Penyusun Dokumen Amdal, dan kemudian dinilai para pakar dan instansi terkait di Komisi Penilaian Amdal (KPA) Aceh. Karena itu, lanjut T Mardian, dokumen Amdal PLTA Tampur telah dikaji sesuai peraturan perundang-undangan.

Menanggapi kesesuai lokasi dengan RTRW kabupaten/kota, ia menjelaskan bahwa lokasi PLTA Tampur meliputi empat kabupaten/kota, maka dapat merujuk pada RTRW Provinsi Aceh.

Ia mengaku tidak memiliki otoritas menjawab persoalan teknis seperti volume bendungan, ancaman banjir, atau gangguan terhadap habitat gajah atau orang utan, karena bukan ahlinya. Andai para ahli hadir di sini bisa saling melengkapi, pungkasnya.

Saya hadir di ‘TKP’ untuk menemui seseorang, dan mengikuti diskusi ini atas kemurahan hati Badrul Irfan (moderator).

Kepedulian para aktivis lingkungan patut diapresiasi. Pembangunan niscaya untuk menyejahterakan, bukan mencelakakan.

Kita memaklumi keterbatasan utusan DLHK Aceh T Mardian dalam menanggapi paparan dan perdebatan yang terkait dengan otoritas keilmuan.

Absennya para ahli dalam forum itu membuat catatan akhir dikusi tidak memiliki sandaran keilmuan yang kokoh, dan mudah dipatahkan.

Aman

Kecemasan para aktivis lingkungan juga kecemasan kita semua. Karena itu lahir Undang-Undang nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Bila Amdalnya benar, RKL dilaksanakan, dan RPL dilakukan dengan baik, resiko kegiatan yang memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup dapat diminimalkan.

Amdal adalah instrumen pengambilan keputusan dalam menjaga kepentingan kehidupan hari ini dan di masa mendatang.

Ada ratusan bendungan raksasa dibangun manusia tanpa mengundang petaka. Bendungan Karang Kates di Malang, Jawa Timur, volumenya 343 juta meter kubik.

Volume Waduk Gajah Mungkur, Jawa Tengah, 730 juta meter kubik, dan volume Waduk Jati Luhur, Jawa Barat, 2,4 miliyar meter kubik. Bendungan-bendungan itu terbukti aman meski ada yang dibangun pada tahun 1957 (wikipedia.org). Volumen bendungan PLTA Tampur I cuma dua juta meter kubik.

Urgensinya pembangunan PLTA Tampur terjawab dengan fakta bahwa Aceh memang rawan padam lampu dan pemadaman listrik bergilir, karena krisis daya.

Data PT PLN (Persero) Wilayah Aceh, menunjukkan kebutuhan listrik Aceh 370 Megawatt (MW) sedangkan daya mampu pembangkit hanya 305 Megawatt (MW). Defisit energi listrik berkisar 60-160 MW terpaksa ditransfer dari Sumut.

PLTA Tampur I dengan daya 428 MW dapat ‘memerdekaan’ Aceh dari ketergantungan dengan Sumut selama ini.

Menurut catatan saya, PLTA Tampur I termasuk proyek strategis nasional yang dapat dibangun dalam kawasan hutan lindung.

Lokasinya di Desa Lesten, Gayo Luwes, sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.103/MenLHK-II/2015 tahun 2015 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, hasil analisis Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh nomor S.540/III/BPKH/.XVIII-3/2016, dan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh 2013-2033.

Catatan tersebut menunjukkan perlu keterlibatan ahli, instansi terkait, dan stakeholder lainnya dalam mengkaji dokumen Amdal. Dokumen Amdal memiliki gold standard-nya, yakni Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lindungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan. Jadi, kualitas Amdal tak bisa ditakar berbekal cemas semata![]

KOMENTAR FACEBOOK