Oleh Tuwanku Muksalmina*
“Saat saya ketemu Malik Mahmud, saya katakan mungkin Indonesia tidak akan kalahkan GAM, tapi Indonesia siap berperang 100 tahun. Tapi juga mungkin GAM tak bisa kalahkan Indonesia, karena kekuatan GAM hanya 5.000, sementara Indonesia satu juta. Kalau Indonesia siap berperang 100 tahun, maka yang menjadi korban orang Aceh karena tempat perang di Aceh.” (Jusuf Kalla)
Menilik kembali latar peristiwa yang mengiringi proses tercapainya perdamaian Aceh, memang tak bisa dilepaskan dari sosok lelaki asal Bugis yang selalu terlihat ramah dan tak pelit senyum kepada tiap orang yang ia jumpai. Jusuf Kalla. Wakil Presiden Indonesia yang mendampingi Jokowi saat ini.
Tak ada yang menyangka konflik Aceh yang telah berlangsung selama puluhan tahun mampu dirundingkan untuk diakhiri. Jusuf Kalla memang bukan sembarang orang di arena perpolitikan Indonesia. Latar belakangnya yang seorang mantan aktivis kampus, pebisnis ulung dan politisi kawakan partai Golkar, telah memberikannya banyak pengalaman bagaimana berhadapan dengan orang-orang dari beragam suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ia tahu kapan harus mengeras dan kapan mesti melunak. Ritme “maju atau mundur” dapat diperankan dengan apik oleh seorang Jusuf Kalla.
Maka tak aneh, konflik Aceh yang sudah sedemikian pelik, mampu ia redam hingga berakhir dengan proses perdamaian di atas meja perundingan. Pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sebelumnya diperkirakan banyak orang tetap mempertahankan opsi merdeka sebagaimana perundingan yang pernah digagas sebelumnya (tapi gagal), pada akhirnya setuju untuk menggugurkan pilihan berpisah dari Indonesia. Bahkan membubarkan pasukan dan menyerahkan persenjataan. Bukti pihak GAM kali ini percaya bahwa perdamaian akan tercapai.
Namun di balik itu, tak elok kiranya hanya melihat akhir proses perdamaian Aceh tanpa mengetahui sedikit banyak kronologis yang mengiringinya semenjak awal. Tak ada yang terjadi secara tiba-tiba dalam semalam. Rezim penguasa, iklim politik, ketatanegaraan, geopolitik, dinamika perubahan sosial hingga faktor alam saling mempengaruhi terhadap tercapainya perdamaian Aceh.
Sudah umum diketahui bahwa konflik Aceh tak mudah untuk dituntaskan. Apalagi bila menggunakan cara represif ala militer dibandingkan dengan dialog. Konflik yang telah dimulai sejak tahun 1976 (masa orde baru Suharto) ini memang sudah melewati beberapa kali perundingan yang beragam –sejak era reformasi– dengan mediator yang berbeda-beda untuk dicarikan solusi supaya dapat diakhiri. Tetapi hampir semuanya menuai kegagalan. Keterpilihan pasangan SBY – JK sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama kali dipilih rakyat secara langsung dalam pemilu demokratis pasca-reformasi tahun 2004, memberikan harapan bahwa konflik Aceh kemungkinan besar akan segera berakhir. Pasangan SBY – JK bahkan berjanji bahwa mengakhiri konflik Aceh adalah salah satu prioritas utama dalam program mereka kepada rakyat Indonesia.
Tahap demi tahap, pertemuan tertutup antar-kedua pihak terus dilaksanakan. Perwakilan pihak Republik Indonesia (RI) bahkan menjumpai langsung petinggi GAM di Eropa. Proses perundingan kerap kali dikabarkan berlangsung alot. Masing-masing pihak bersikeras dengan opsi yang disodorkan. Hingga akhirnya, seperti yang diberitakan oleh media online nasional (antaranews.com) bertajuk, “Penyelesaian Damai Ala Jusuf Kalla” (2007). Berita ini masih dapat dilacak di internet.
Jusuf Kalla yang saat itu berbicara dengan Malik Mahmud (tokoh sentral GAM), secara blak-blakan menggertak bahwa RI akan siap berperang selama 100 tahun. “Kode” keras ini dilontarkan langsung di hadapan Malik Mahmud. Jusuf Kalla memperingatkan bahwa pertempuran bakal berlangsung lama. Korban yang berjatuhan pun sudah pasti banyak orang Aceh. Karena arena perangnya adalah wilayah Aceh. Orang Aceh yang tinggal di Aceh tentu saja akan menuai penderitaan panjang dibandingkan yang berada di luar.
Terlepas dari efek ucapan Jusuf Kalla, Malik Mahmud tentu saja punya banyak pertimbangan di kemudian hari sebelum bersama timnya selaku perwakilan GAM setuju untuk mengakhiri konflik di Serambi Mekkah. Pikiran bijak Malik Mahmud bersama timnya sebagaimana diketahui akhirnya berhasil memetakan jalan menuju perdamaian.
Alam pun ternyata berpihak pada keberhasilan proses perdamaian Aceh. Musibah Tsunami justru mempercepat tercapainya kesepakatan kedua belah pihak. Secara struktural pun ikut berkontribusi. Proses perdamaian Aceh berhasil juga berkat dipengaruhi oleh faktor SBY selaku presiden RI, yang juga mantan petinggi TNI (Tentara Nasional Indonesia). Isu yang kala itu berkembang bahwa pihak TNI tak setuju berdamai dengan GAM. Tapi karena hubungan senioritas dan lobi tertentu akhirnya pihak militer melunak dan menerimanya. Bahkan SBY memperpanjang masa jabatan Panglima TNI yang saat itu dijabat oleh Endriartono Sutarto.
Tak ada yang berjalan mulus tanpa batu sandungan yang menghadang. Toh, pada akhirnya perdamaian Aceh berhasil dicapai melalui penandatanganan nota kesepahaman (momerandum of understanding) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.
Gertakan Jusuf Kalla dan pikiran bijak Malik Mahmud, tak lain merupakan dinamika yang terjadi dalam proses menuju perdamaian Aceh. Di samping peristiwa-peristiwa lain yang mengiringinya. Tak ada yang terjadi secara kebetulan belaka. Proses panjang dan pelik menuju perdamaian Aceh inilah yang mesti dihargai.
Sungguh tak terpuji bila masih ada pihak-pihak tertentu yang berupaya “mengompori” agar tanah Aceh kembali bersimbah darah. Yang di antaranya menuding pihak yang mewakili delegasi GAM sebagai pengkhianat. Justru tim delegasi GAM lebih memikirkan nasib jangka panjang Aceh beserta masyarakatnya, dibandingkan para provokator yang kemungkinan telah kehilangan “sumber pemasukan” setelah Aceh dalam kondisi damai.
Oleh karena itu, marilah sama-sama kita merawat perdamaian Aceh yang telah susah payah dicapai dengan mengisinya dengan pelbagai kontribusi positif melalui program pembangunan dan prestasi. Kalau pun tidak bisa. Sekurang-kurangnya tidak mengganggu kontribusi positif orang lain dan malah mengisinya dengan hal-hal negatif yang justru merugikan Aceh beserta masyarakat yang menghuni Tanah Rencong.
*)Peminat kajian politik.
