ACEHTREND.CO,Banda Aceh – Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry menyelenggarakan kuliah umum menghadirkan Dr (Hc)Ir H. Azwar Abubakar, Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pembicara. Kuliah umum dengan tema “Pemerintahan Kaloborasi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, Kamis, (21/12/2017).
Kuliah umum dalam rangka memperkuat kapasitas mahasiswa FISIP UIN dalam memahami dinamika pemerintahan ini juga dihadiri oleh Dekan FISIP Prof. Dr M. Nasir Budiman, MA, wakil Dekan Muslim Zainuddin, M.Si, Dr Muji Mulia, M.Ag serta para dosen UIN dan ratusan mahasiswa.
Dalam paparannya, Azwar Abubakar mengupas panjang lebar pola relasi antara insitusi dalam penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut Azwar, kondisi korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh seluruh unsur penyelenggara administrasi negara, baik eksekutif, yudikatif, legislatif, APH, lembaga tinggi negara, lembaga pengawas, korporasi, dan partai politik.
Hal ini, kata Azwar, disebabkan karena budaya masyarakat yang permisif dan apatis sehingga kondisi ini pada akhirnya merusak tatanan bernegara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Menurut Azwar, pemberantasan korupsi telah dilakukan selama lima dekade. Dan hingga saat ini, upaya pemberantasan korupsi melibatkan berbagai entitas. Tidak hanya APH, tetapi juga Kementerian Pembuat Kebijakan, Lembaga Pengawasan, NGO, dan lain-lain. Tapi berdasarkan hasil riset, menurut Azwar, korupsi di Indonesia tidak berkurang signifikan.
“Penyebabnya adalah karena berbagai lembaga yang terlibat dalam pemberantasan korupsi tidak sinergis, bahkan terjadi kompetisi dan konflik antarlembaga,“ ujar Azwar.
Oleh sebab itu, sambung Azwar, karena korupsi telah menjadi masalah yang luar biasa dan dilakukan oleh seluruh unsur administrasi negara, maka kaborasi merupakan cara yang efektif untuk melipatgandakan kekuatan dari entitas yang ada untuk melawan korupsi.
Di akhir paparannya, Azwar menyampaikan rekomendasinya, bahwa pemerintahan (Collaborative governance) dalam pemberantasan korupsi membutuhkan kepemimpinan yang fasilitatif dan memberikan teladan dan penyusunan grand strategy.
“Selain itu, perbaikan sistem pemilu, peningkatan peran dan efektivitas institusi pengawas dalam collaborative governance untuk pemberantasan korupsi, peningkatan peran dan efektivitas institusi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi anggaran berbasis kinerja, peningkatan kolaborasi antar APH dan perubahan sikap KPK dan kementerian dan lembaga,“ kata Azwar.
Sebelumnya, Dekan FISIP UIN, Prof. Dr M. Nasir Budiman mengatakan, FISIP UIN membutuhkan kuliah umum dari berbagai pihak yang pernah terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Prof. Nasir, tema kuliah umum ini diangkat untuk menjelaskan urgensi model pemerintahan kolaborasi dalam pencegahan korupsi di Indonesia.
“Sebagai tuntutan akademik, kita undang pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan untuk memberi kuliah umum bagi mahasiswa FISIP UIN sehingga mahasiswa UIN memahami berbagai dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan,“ ujar Prof. Nasir.
