Catatan Hitam Aceh

Riska Khairani.

Oleh Riska Khairani*)

Terkenal dengan banyaknya konflik dan bencana di Aceh bukanlah hal yang diinginkan oleh masyarakat Aceh. Perjalanan Provinsi Aceh yang berbeda di banding daerah – daerah yang lainnya di Indonesia memiliki karakter dan dinamika sejarahnya sendiri. Konflik dan bencana merupakan sahabat bagi wilayah provinsi Aceh.

Wilayah ini pernah mengalami konflik politik yang berkepanjangan selama kurang lebih 30 tahun lamanya.Dalam konflik tersebut menyebabkan kematian 15. 000 orang dan menelantarkan lebih dari 30.000 keluarga. Hinggga pada tanggal 15 Agustus 2005 di Vantaa, Helsinki, Finlandia, delegasi dari Pemerintah Indonesia dan pemimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani Nota Kesepahaman alias Memorandum of Undestanding (MoU) sebagai jalan untuk menghentikan koflik dan menjadi dalam perdamaian di Provinsi Aceh.

Tepat pada 26 Desember 2004 tahun lalu, Aceh kembali kedatangan tamu sebagai pembawa sejarah untuk dicatat oleh dunia. Bencana gempa bumi dan tsunami Aceh pada 13 tahun yang lalu di caat sebagai gempa bumi dengan bidang patahan sepanjang kurang lebih 1600 Km merupakan yang terpanjang dalam sejarah.

Laporan Bank Dunia (2008) mencatat bahwa pengaruh gempa dan tsunami mengakibatkan kerusakan fisik yang sangat parah sepanjang pantai Aceh. Diperkirakan sebanyak 130.000 orang meninggal, 37.000 orang tidak ditemukan, serta 500.000 orang menggungsi.

Angka tersebut seraya memicu perhatian semua negara untuk membantu dengan menurunkan banyak sekali NGO, relawan dan organisasi sosial dunia yang turut membantu Aceh pada saat itu.
Selain nyawa, banyak sekali infratruktur di Provinsi Aceh yang mengalami kerusakan yang parah. Setelah bencana dasyat yang dialami oleh masyarakat Aceh, pemerintah bersama rakyat Aceh terus membangun mulai dari infrastruktur, psikologis yang mulai dilirik oleh banyak negara untuk berinvestasi. Aceh juga menjadi cerminan bagi banyak wilayah lainnya yang terdapat di Indonesia sebagai wilayah pariwisata halal dunia.

Banda Aceh juga mencatat angkat kasus kekerasan berbasis gender yang meningkat setiap tahunnya hingga dalam tahapannya Walikota Banda Aceh yang pada saat itu membentuk kantor pemberdayaan perempuan, Women Development Center (WDC), dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Selain itu juga ada forum khusus khusus yang disebut Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena) dan menyusun regulasi kota tentang gender.

Saat ini, seiring dengan perkembangan zaman dan terknologi yang memprakarsainya, hal lainnya akan menjadi sejarah panjang d Provinsi Aceh dan akan menggerakkan keringat para pemerintah untuk mencari solusi dalam mengatasi hal yang dianggap akan merusak tatanan masyarakat d Aceh.

Di penghujung tahun 2017, ada banyak sekali peristiwa yang dialami, mulai dari banjir sampai kasus waria di tanah Aceh. Namun ada hal yang lebih menjadi prioritas yang penting kali ini adalah tentang banyaknya situs pornografi yang dapat menghancurkan sumber daya mausia di Aceh.

Menurut Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, tentang penangganan konten bermuatan negatif tahun 2017 mengalami peningkatan khususnya konten yang memuat pornografi. Puncaknya adalah pada bulan Mei 2017 dimana penangganan konten mencapai angka 977880 situs yang pada bulan sebelumnya hanya 769 situs saja. Tahun sebelumnya situs berkonten pornografi mencapai 1078987 situs.

Jika ini tidak diawasi maka pertumbuhan manusia yang meningkat namun keberadaanya tidak bermanfaat bagi masyarakat.Sulit untuk memimpin diri sendiri, apalagi untuk memimpin masyarakat kedepannya. Padahal sejarah Aceh dekat sekali hubungnnya dengan pemasalahan tentang kepemimpinan.

Mencermati kondisi tersebut, perlu perhatian yang lebih berimbang antara komponen pemerintah dan komponen masyarakat dalam proses memperbaiki Aceh ke depan. Peran masyarakat dalam menumbuhkan kembali semangat para juang Aceh didasarkan pada nilai – nilai agama Islam.

*)Pekerjaan bendahara di Youtful.social chapter Aceh. Mahasiswi di ilmu komunikasi Unsyiah.

KOMENTAR FACEBOOK