Adanya kecenderungan politik dijadikan alat kekuasaan dan mempertahankan otoritas dalam menentukan kebijakan publik adalah realitas politik modern. Bertolak belakang dengan teori klasik Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Perbedaan kepentingan terasa kental saat ini, dimana politik terlalu diagungkan sebagai sebuah dasar dalam memutuskan kebijakan dan menentukan semua urusan.
Bicara politik secara komprehensif memang membutuhkan energi ekstra dari sejarah dan bidang kaitan yang akan saling mempengaruhi secara signifikan baik perilaku, ilmu, negara, kekuasaan, rakyat dan partai politik. Kajian dan demi kajian bahkan berjilid jilid buku serta analisis politik akansaling mengisi sekaligus saling tabrak dalam mengungkap politik ke permukaan dari rencana manusia manusia politik.
Tulisan ini, semata mata terlahir dari rasa gerah penulis terhadap beberapa praktisi dan manusia yang terlibat politik karena telah membelenggu pemikiran mereka dengan menempatkan politik sebagai kekuasaan mutlak dari sistem pemerintahan ala kerajaan. Mereka adalah pemabuk politik.
Titah pimpinan adalah wajib dipatuhi dan dibela mati matian dan tidak perlu dikritisi, sementara pendukung dan simpatisan yang sering disebut tim sukses adalah pemegang kunci kekuasaan dan wewenang untuk mengatur kewajiban dan hak masyarakat.
Menempatkan alasan politik sebagai dasar dalam mengambil kebijakan publik merupakan kemunduran dan sikap picik dalam melihat kemanusiaan dalam aspek sosial dan demokrasi. Karena alasan inilah penyebutan rezim lahir, rezim mempunyai konotasi negatif, lebih dimaknai sebagai masa kekuasaan yang otoriter, seharusnya setelah penyelenggaraan pilkada selesai, politik tidak lagi memposisikan diri secara angkuh dan dimamfaatkan untuk memenuhi hasrat berkuasa dan kebutuhan materi berlebih dari politisi.
Campur tangan yang berlebihan dengan alasan politik menyebabkan ada rakyat yang terdesak dan terpinggirkan karena berpihak berseberangan secara pandangan politik atau menempatkan diri sebagai oposisi, mereka sudah terlanjur di cap berdiri offside. Segala kebijakan dan keputusan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, budaya dan olahraga seringkali disusupi dan dipolitisir.
Selalu saja pemikiran dari pekerja politik penguasa akan mencari jalan untuk menutup akses dan melakukan pelemahan karakter bagi siapa saja yang menurut asumsi mereka terlalu maju. Semacam ada upaya untuk menenggelamkan kapasitas, pengaruh dan kewenangan lawan politik agar tidak muncul ke permukaan. Tindakan yang dilakukan pun terkadang manipulatif dan mudah dibaca awam hanya sebagai settingan, sebuah fobia atas perebutan wewenang dan pengaruh.
Mereka yang terindikasi mabuk kekuasaan selalu saja berupaya untuk berdiri di garis depan, berjuang untuk sebuah nama baik dan mungkin mengharap sedikit remah roti yang ditawarkan. Menjadi terlalu percaya diri dalam memposisikan diri sebagai timsukses bukan lagi bicara kapasitas diri, dengan mengatasnamakan kebaikan pimpinan semua lini dimainkan sebagai prestise dan waham di anggap penting dan loyal.
Dengan mengastanamakan kebenaran dan kepedulian senantiasa berdiri di pihak rakyat, pemabuk politik lupa ada ranah yang tidak boleh dan tidak sepantasnya mereka campuri sebagai tempat mereka bermain karena bisa jadi bukan memperbaiki tapi malah mengobok mengobok sistem. Ranah kekuasaan dan wewenang politik hanya sebagai sub dan bukan kasta tertinggi untuk memberi dampak dan pengaruh besar di bidang tersebut.
Bidang bidang yang membutuhkan spesifikasi khusus dan profesionalisme seperti bidang olahraga, seni dan budaya pun tidak luput mereka sasar. Sehingga bidang bidang tersebut menjadi tidak bertumbuh dan berkembang sebagai sebuah kekuatan pembangunan ekonomi, ada kesinambungan pembangunan yang terputus karena tidak ada grand desainnya sementara sasaran dan pelakunya juga melingkupi semua tingkatan. Kalaupun ada event dan kegiatan yang muncul lebih bersifat jangka pendek dan dijadikan sebagai sebuah proyek. Bersyukur bila ada pemikir dan perencana yang mengarahkan tujuan kegiatan pada regenerasi dan pembinaan namun seringkali kepentingan sempit dari pemabuk politik mengaburkan itu semua.
Bila mereka para pemabuk politik nekat bermain hanya karena posisi strategis menjanjikan secara materi dan pengaruh politik maka sudah sepantasnya dicambuk karena akal mereka tidak mampu lagi menemukan jalan pulang dari proses politik yang dijalankan, meracau dalam statement yang memancing kontra serta merusak secara perlahan kehidupan masyarakat yang dinamis.
Mereka terlalu picik memaksakan diri mengisi jabatan strategis dengan mengandalkan koneksi dan punya afiliasi dengan pusat kekuasaan tetapi melupakan kompetensi dan kemampuan personal untuk jadi leader, bahkan Fit and Proper test masih diragukan sebagai alat uji. Mengutamakan mindset anggaran yang dengan porsi yang besar sebagai tujuan utama dalam menjalankan program dan kegiatan, tanpa perlu melihat isu strategis dan sasaran serta mamfaatnya.
Paradigma “bukan orang kita” telah menyebabkan pertukaran ide hanya formalitas, kebijakan publik partisifatif hanya di tataran metode, dokumen perencanaan yang seharusnya menjadi patron dan standar dari arah pembangunan berkelanjutan tidak didukung political will yang berdampak luas. Mereka benar benar mabuk kekuasaan sesaat.
Merajam pemabuk politik yang bermain main dengan tujuan jangka panjang dari visi dan misi harus menjadi sebuah intropeksi dan evaluasi dari mereka yang masih sadar bahwa segenggam kekuasaan bertujuan mengatur kebaikan buat rakyat bukan mengatur wewenang dan porsi kekuasaan.
