Publik Aceh terkejut–setidaknya para timses Irwandi-Nova– karena belasan mahasiswa yang bergabung dalam Jaringan Mahasiswa Kota (JMK), Sabtu (22/12/2017) menggelar unjuk rasa menagih janji-janji Irwandi-Nova yang disampaikan pada pilkada 2017.
Dalam aksinya itu mahasiswa mengatakan bahwa Pemerintah Aceh gagal menghadirkan kesejahteraan seperti yang diamanatkan oleh konsitusi.
Duh!
Sejumlah pihak merasa apa yang dilakukan oleh JMK sebagai sebuah aksi bayaran. Pihak lainnya menyebutkan bahwa JMK terlalu terburu-buru memberikan penilaian. Rezim Irwandi-Nova masih dalam tahapan menyusun RAPBA 2018, apa yang dilakukan di tahun 2017 merupakan produk hasil kerja rezim Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (Mualem) yang memimpin Aceh sejak 2012-2017. Irwandi muncul di akhir tahun di ujung Pemerintahan Zikir, yang oleh banyak pihak dinilai gagal membangun ekonomi rakyat.
***
Dalam alam demokrasi, suara yang berbeda merupakan sebuah keniscayaan. Tidak satu orangpun boleh dipaksa untuk diam. Siapa saja bebas menyampaikan gagasan. Pun demikian, kebebasan dalam berdemokrasi, tidak serta merta dibolehkan meninggalkan akal sehat. Nilai-nilai kebenaran tetaplah harus dijunjung tinggi.
Bangsa ini–dengan memanfaatkan demokrasi– kerap terkesan terburu-buru menyampaikan sesuatu. Mulai dari elit politik hingga rakyat jelata, sudah sangat terbiasa memberikan penilaian atas sesuatu, dengan menggunakan alat ukur yang dimiliki oleh tiap individu. Tepat atau tidaknya cara mengukur, sangat tergantung kepada pengetahuan dan niat yang dimiliki oleh tiap individu.
Dalam alam demokrasi, selalu saja ada beberapa kelompok yang kritis terhadap pemerintah. Pertama, orang-orang yang merasa perlu mengkritisi. Mereka memiliki modal data dan argumen yang kuat untuk menyampaikan sesuatu. Biasanya ini dimiliki oleh akademisi, pengamat kredibel dan LSM kredibel.
Kedua, kritik asbun. Bagi kelompok yang demikian, yang penting bersuara. Dengan dalih bahwa demokrasi memberikan ruang untuk berbeda, maka mereka memanfaatkan itu untuk berbicara sekedar bunyi. Kerapkali mereka pun berbicara dengan data-data palsu.
Ketiga, Mereka yang kritis karena ingin dirangkul. tipikal kritikus seperti ini, liar kala belum dipeluk, dan akan menjadi “herder” bila sudah mencapai tujuan.
Keempat, lawan politik. Sudah lumrah dalam demokrasi, orang-orang yang tidak berhasil meraih kekuasaan akan memposisikan diri sebagai “lawan”. Tugas mereka tentu saja melakukan pressure dan pencitraan negatif terhadap penguasa. Tujuan utama adalah menjatuhkan wibawa pemerintah di mata publik.
***
Terkait dengan kritik JMK kepada Irwandi-Nova bahwa mereka telah gagal menghadirkan kesejahteraan rakyat seperti diamanatkan konstitusi, oleh banyak kalangan dinilai sebagai sesuatu yang sangat buru-buru.
“Belum berbuat sudah dituding bersalah,” kata seorang netizen.
Lalu salahkah JMK? Terkait benar atau salah, itu tergantung sudut pandang. Namun yang harus kita pahami bersama, untuk melahirkan kekuasaan yang ideal, kehadiran para pengkritik tetap diperlukan. Semakin banyak data yang mampu diajukan, maka kritik akan semakin berisi dan berpeluang untuk didengarkan. Sedangkan kritik asbun, tetap akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah dianggap ada. []
