MaTA : Rata-rata Terpidana Korupsi di Aceh Divonis Ringan

Sidang perkara korupsi pengadaan tanah terminal tipe C Labuhanhaji di PN Tipikor banda Aceh, 25 Jan 2017. (Soto: Portalsatu.com)

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Staf Bidang Advokasi Hukum dan Peradilan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Sari Yulis, mengungkapkan bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Aceh belum memberikan efek jera dalam menghukum terpidana tindak pidana korupsi.

“Amatan kami, pertahun pengadilan kita belum memberikan putusan yang memberatkan para pelaku korup di Aceh. Rata-rata putusannya ringgan,” katanya saat bincang-bincang dengan aceHTrend, Rabu (3/1/2017).

Sari Yulis mengungkapkan, dari hasil analisis MaTA terhadap putusan Pengadilan Tipikor untuk 2016, terdapat 62 putusan yang telah diputuskan dengan total terpidana 72 orang.

Data itu diambil dari direktori putusan dan uji akses informasi ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, sementara untuk 2017 ia mengaku jika pihaknya masih dalam penyelsaian analisis.

Kendatipun demikian, menurut Yulis, apa yang menjadi temuan data tahun sebelumnya tidak jauh berbeda dengan 2017 terkait tentang penjatuhan penghukuman yang merupakan substansi dari penegakan hukum.

“Jadi pertahun tidak hanya melihat secara kuantitas putusan, namun kita juga harus melihat pada kualitas putusan,” katanya.

Baca : Perkara Korupsi di Aceh Meningkat Selama 2017

Menurutnya, kulitas putusan tersebut dapat diukur dari beberapa indikator. Mulai dari pemeriksaan kesaksian, pertimbangan pengunaan pasal dalam penjatuhan penghukuman dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

“Kemudian, baru diukur dengan penjatuhan putusan rendah atau berat, rata-rata kalau kami lihat putusannya rendah. Di tahun ini juga tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya,” katanya.

Dia mengungkapkan, pada 2016 ada 44 terpidana dihukum ringan atau 61 persen, 19 terpidana atau 26 persen divonis sedang. Hanya seorang terpidana yang divonis berat dan delapan putusan lainnya bebas.

Klasifikasi yang digunakan MaTA dalam mengukur adalah, putusan empat tahun ke bawah ringgan, sepuluh tahun sampai empat tahun sedang. Sedangkan sepuluh tahun ke atas berat.

Hakim di Pengadilan Tipikor rata-rata menurutnya masih mangunakan pertimbangan peringanan dari pada pemberatan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku korup. “Sehinga esensi dari penjatuhan pidana untuk memberikan efek jera sama sekali belum ditemukan di peradilan kita,” katanya.[]