Ombudsman: APBA Mesin Pelayanan Publik

Kepala Ombudsman Aceh, Taqwadin (Dok.aceHTrend)

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr. Taqwaddin Husin mengibaratkan APBA bagaikan mesin bagi beroperasinya pelayanan publik. Sehingga, apabila mesin tersebut ngadat dan lambat maka sudah pasti semua penyelenggaraan publik oleh Pemerintah Aceh akan lamban dan terhambat. Hal itu diungkap Taqwaddin dalam acara silaturahim dan ngopi bersama wartawan di salah satu warung kopi di Banda Aceh, Jumat (5/1/2017) sore.

Karena itu terkait belum disahkannya APBA 2018 oleh pihak DPRA dan Pemerintah Aceh, Ombudsman mendorong agar kedua pihak tersebut untuk segera menggelar rapat bersama untuk menemukan solusi yang arif, yang win win solution. “Hal ini penting agar kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik,” katanya.

Menutrut Taqwaddin, keterlambatan APBA yang terus berulang dalam benerapa tahun terakhir sungguh memalukan dan memperlihatkan lemahnya kinerja Pemerintahan Aceh selama ini, karena itu dia menilai bahwa duduk bersama DPRA dan Tim Aanggaran Pemerintah Aceh (TAPA) harus segera dilakukan.

Karena itu, katanya, tidak perlu saling arogan dan menyindir. “Malah menurut saya, jika cepat duduk bersama digelar rapat maka lebih cepat diketahui masalah yang menghambat untuk dipikirkan solusi bersama dalam mengatasi masalah tersebut,” katanya.

Terkait KUA dan PPAS yang belum sesuai dengan RPJM Gubernur Irwandi – Nova misalnya, Taqwaddin menilai hak itu bisa segera disesuaikan bersama. Begitu pula halnya terkait dengan berbagai program usulan aspirasi masyarakat berdasarkan hasil reses, perlu pula dipertimbangkan bersama oleh Anggota DPRA dan TAPA.

“Jika sudah duduk bersama, tentu akan lebih mudah memberi penjelasan serta pemahaman mengenai urusan pemerintahan. Yaitu, yang mana urusan mutlak pusat, urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan, serta urusan pemerintahan umum lainnya,” katanya.

Sebab, katanya, sekalipun program usulan tersebut berasal dari aspirasi masyarakat tetapi harus disesuaikan dengan urusan dan kewenangan Aceh serta harus pula mempertimbangkan skala prioritas yang mempercepat perlindungan, kesejahteraan, dan pencerdasan masyarakat Aceh. Hal ini menurutnya penting diutamakan karena memang tujuan utama pemerintahan yang ditegaskan dalam Konstitusi.

“Kami memandang strategis dan pelaksanaan fungsi budgeting oleh DPRA dan TAPA dalam mengesahkan APBA demi penyelenggaraan pelayanan publik untuk masyarakat Aceh. Oleh karena itu, Ombudsman RI Perwakilan Aceh menyarankan kepada DPRA dan Pemerintah Aceh untuk segera membahas dan mengesahkan APBA demi kemaslahatan pelayanan bagi seluruh masyarakat Aceh,” saran Taqwaddin.[]

KOMENTAR FACEBOOK