Walhi : Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Masih Pilih Kasih

M. Nur (kiri) Direktur Eksekutif Walhi Aceh). Foto: aceHTrend/Irwan Saputra.

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh Muhammad Nur mengatakan, perusakan kawasan hutan di Aceh tiap tahun makin meningkat, hal itu dikarenakan penegakan hukum di Aceh masih lemah dan pilih kasih.

Dia mengatakan jika penegakan hukum di Aceh tidak terjadi pilih kasih, maka tentu mudah bisa dibuktikan dengan menangkap semua pelaku perusakan hutan mulai dari penyuplai kayu, pemotong, pemodal hingga penampung.

“Jika itu dilakukan, baru kemudian penegakan hukum itu kuat, Tapi jika potretnya seperti ini artinya penegakan hukum masih lemah,” ujar Muhammad Nur saat ditemui aceHTrend di kantornya, Lambuk, Banda Aceh, Jumat (12/1/2017).

Menurut Muhammad Nur, selama ini penegakan hukum yang ditindak cenderung hanya terhadap perorangan seperti buruh. Sementara korporasi sangat jarang tersentuh hukum.

Untuk itu pihaknya secara non hukum sudah melaporkan hampir semua korporasi di Aceh ke intansi terkait seperti ke kementrian, ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ke Ombudsman dan juga ke aparat penegak hukum. Dalam laporannya, Walhi meminta agar korporasi yang dilaporkan mereview kembali keberadaan unit usaha perusahaan tersebut baik itu perkebunan, pertambangan dan berbagai jenis usaha bisnis lainnya.

“Yang pertama kita lihat itu pelanggaran administrasi, karena banyak perusahaan itu tidak mendapat legalitas secara resmi tapi dipaksakan untuk didapatkan, kemudian pidana karena menyangkut kerugian orang. Saya kira butuh partisipasi publik seberapa banyak kemudian warga merasa jadi korban yang itu bisa melaporkan secara langsung, saya kira ini jadi tantangan ke depan,” katanya.

Ia juga menambahkan, korporasi dalam mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) sudah diatur sedemikian dengan sederet peraturan yang ada. Sehingga ruang yang dimohonkan tersebut harus didapatkan secara baik dan benar tanpa pola paksa, karena harus melalui kajian yang cukup bagus secara konfrehensif agar tidak melanggar aturan yang ada.

“Maka sangat penting kontrol negara untuk perusahaan-perusahan itu, supaya tidak menyalahi apa yang dimohonkan. Ketika terjadi penyelewengan dari apa yang dimohonkan maka harus diberikan sangsi baik itu sangsi administrasi maupun sangsi pidana,” katanya. []