BPK Didesak Audit Pembangunan Pendopo Bupati Simeulue

Safaruddin (Foto: Serambi Indonesia)

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh didesak segera menindak lanjuti pemintaan DPRK untuk melakukan audit tertentu terhadap pembangunan pendopo bupati Simeulue.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (Yara) Safaruddin. Menurutnya permintaan audit tersebut berdasarkan hasil peninjauan Pimpinan dan Anggota DPRK Simeulue pada 17/6/2017 ke lokasi pembangunan pendopo yang bersumber dari dana bantuan provinsi tahun anggaran 2014.

“Jika berdasarkan laporan pansus DPRK Simeulue terhadap bangunan tersebut terjadi kerugian bagi daerah sekitar 3,8 Milyar,” kata Safaruddin dalam rilis yang diterima media ini, Senin (29/01/2018).

Safaruddin menjelaskan pihaknya sudah bertemu dengan ketua Pansus DPRK Simeulue dalam pembangunan tersebut menurut Darmili, kata dia BPK Perwakilan Aceh sampai saat ini belum menjawab surat dari DPRK Simeulue tersebut.

“Untuk itu kami minta kepada BPK Perwakilan Aceh untuk segera melakukan audit terhadap dugaan adanya kerugian uang negara dalam pembangunan pendopo Bupati Siemeulue,” ujar Safaruddin.

Menurut Safaruddin jika pun tidak bisa di Audit, BPK Perwakilan Aceh perlu menjelaskan kepada publik alasannya, sehingga tidak ada kecurigaan atas sikap diamnya BPK atas permintaan audit dari DPRK Simeulue.

“Kami juga mempertanyakan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang di berikan oleh BPK Perwakilan Aceh terhadap LHP Kabupaten Simeulue tahun 2015, jika ada masalah di 2014 harusnya LHP nya tidak WTP,” tutur Safaruddin. []