Salon Ilegal Diduga Sarang LGBT di Banda Aceh

Plt Kepala DPMPTSP Banda Aceh Muchlish,SH. Foto: Fauzi Cut Syam/ aceHTrend.

ACEHTREND.CO, Banda Aceh- Salon tak berizin diduga menjadi tempat mangkalnya bencong dan pelaku penyimpangan seksual lainnya di Kota Banda Aceh. Pemerintah Banda Aceh sudah mencoba melakukan penertiban. Namun, dari 50 unit salon yang beroperasi, hanya 28 yang berizin.

Pasca penggerebekan lima unit salon di Aceh Utara oleh Polres setempat, pada Sabtu (21/1/2018), pergerakan LGBT di Aceh pun segera menghilang. Sejumlah tempat yang selama ini menjadi tempat mangkal kaum pemuja seks menyimpang itu, mendadak sepi.

Hasil amatan aceHTrend, Selasa (30/1/2018), sejumlah kawasan di Kota banda Aceh, yang kerap berseliweran bencong, kini mereka tak menampakkan batang hidung. Dari beberapa sumber yang ditemui, didapatkan informasi bahwa semenjak penolakan besar-besaran terhadap eksistensi mereka di Serambi mekkah, para bencong dan LGBT lainnya, memilih “bersembunyi” untuk beberapa waktu.

“Bukan hanya para bencong, para pembela LGBT yang dulunya eksis berteriak tentang HAM dan kebebasan tanpa batas, pun kini tiarap. Mungkin tidak ada donor, atau juga takut kena imbas. Perihal apakah cara pandang mereka sudah berubah, saya ragu, karena mereka adalah fasilitator LGBT yang sangat getol selama ini,” ujar salah satu sumber yang menolak namanya dituliskan.

Perihal salon tidak berizin menjadi pangkalan para bencong untuk beroperasi, kiranya benar adanya. karena untuk mengurus izin salon, klinik kecantikan, rumah kecantikan dan rumah pangkas pria (barber shop) syaratnya tidak mudah. Pemerintah kota Banda Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Banda Aceh selalu mengingatkan agar setiap jenis usaha atau jasa agar mengurus perizinan melalui dinas mereka.

“Semua jenis usaha perdagangan, barang dan jasa diwajibkan untuk mengurus izin di tempat kami,” ujar Plt Kepala DPMPTSP Banda Aceh Muchlish,SH kepada aceHTrend, Rabu (31/1/2018) di ruang kerjanya lantai satu komplek kantor Walikota Banda Aceh.

Didampingi Triansyah Putra, SE, MM yang merupakan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan & Non Perizinan, aceHTrend mendapatkan sejumlah informasi penting dari Muchlish, di antaranya banyak salon yang menjalankan aktifitasnya tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun.

“Data yang ada pada kami saat ini cuma ada 28 yang mempunyai izin usaha dan izin lainnya. Dari 28 usaha tersebut 20 di antaranya bergerak di bidang rumah kecantikan, klinik kecantikan, dan salon. Sedangkan 8 lainnya adalah rumah pangkas pria,” ujar Muchlish kepada aceHTrend.

Sebagai dinas yang melayani masalah izin untuk semua jenis usaha yang ada di kota Banda Aceh DPMPTSP tugas pokok dan fungsi lembaga ini adalah mengeluarkan izin dan dokumen usaha. Izin yang mereka keluarkan menurut Muchlish tentunya sudah memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditentukan berdasarkan regulasi yang ada.

“Salon sendiri sebenarnya di bawah koordinasi dinas pariwisata, baik dalam pengawasan pembinaan dan sebagainya merupakan kewenangan dinas pariwisata, kita hanya terkait izin saja,” ujar Muchlish.

Salah satu syarat bagi pemohon izin usaha salon adalah rekomendasi teknis dari dinas pariwisata, kalau berbentuk perusahaan harus melampirkan akte pendirian perusahaan. Secara umum persyaratannya hampir sama dengan izin untuk usaha lain. Kalau dulu menurut Muchlish, para pemohon ini juga melampirkan rekomendasi dari MPU namun sekarang tidak lagi.

Pada saat yang sama Kabid Perizinan dan Non Perizinan Triansyah Putra juga menambah bahwa khusus untuk salon sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang mereka miliki, maka izin usaha salon bisa diperoleh dalam tempo 1 minggu dari sejak hari pertama pengajuan berkas, artinya semua persyaratan sudah lengkap.

“Untuk usaha salon ada syarat khusus yaitu kir kesehatan bagi pekerja yang melayani pelanggan mereka, jangan sampai pekerjanya sakit, kemudian kita juga akan melakukan verifikasi faktual, di mana kita melihat apakah pelanggan yang mereka layani sesuai dengan gender, artinya pekerja pria hanya untuk memangkas rambut pria saja begitu juga sebaliknya. Kalau hal ini dilanggar maka izin tidak kita keluarkan,” ujar pria yang akrab di panggil pak Boy tersebut.

Untuk salon yang melanggar aturan yang sudah ditentukan pihak DPMPTSP mengawali dengan petugas penertiban, dalam hal ini Satpol PP, tapi sebelumnya DPMPTSP melakukan pengawasan bersama dari tim tehnis dari dinas pariwisata dan pihak terkait.

“Kita memberikan peringatan kepada pemilik salon, apabila sampai dengan 3 kali peringatan tidak di berubah dan tetap membangkang dengan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka izinnya akan dicabut,jadi sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mencabut izin adalah pihak yang mengeluarkan izin dengan persetujuan walikota,” ujar Muchlish.

Muchlish mengatakan bahwa pada kepemimpinan baru kota Banda Aceh di bawah Aminullah Usman, sudah memerintahkan Satpol PP/WH untuk untuk mengawasi penegakan syariat harus dilakukan.

Diminta atau tidak diminta penegakan syariat Islam harus terus di tegakkan, dan penertiban harus tetap jalan, setiap malam bila perlu,” ujar Muchlish.

Untuk itu pihaknya meminta pelaku usaha salon jangan coba – coba melakukan pelanggaran terutama yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga jika ada yang melanggar maka pihak tidak segan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku apabila perlu dilakukan pencabutan izin.[]

KOMENTAR FACEBOOK