Dewan Kehormatan Peradi Pecat Fredrich Yunadi

ACEHTREND.CO, Jakarta -Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jakarta memutus Fredrich Yunadi diberhentikan tetap atau dipecat sebagai advokat.

Fedrich terbukti bersalah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) karena menelantarkan klien setelah menerima honorarium sebesar Rp 450 juta.

Putusan ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan DKD Peradi Jakarta Jumat (2/2) tadi di kantor Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Grand Slipi Tower lantai 11, Jl S.Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat 11480. Fredrich diadukan oleh pemilik Apartemen Kemanggisan Residence, Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang menggunakan jasa Fredrich sebagai kuasa hukumnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh hukumonline, para klien yang merupakan konsumen unit di apartemen tersebut menggunakan jasa Fredrich untuk mengurus upaya hukum praperadilan dan laporan pidana terhadap pengembang apartemen.

Saat itu, pengembang Apartemen Kemanggisan dinyatakan pailit sehingga tidak bisa melanjutkan pembangunan. Para calon pemilik yang telah membayar lunas maupun mencicil pembelian melakukan upaya hukum karena merasa dirugikan.

Nahas bagi mereka, setelah dijanjikan kemenangan dan membayar honorarium advokat, Fredrich ternyata tidak memenuhi janji manisnya. Segala cara untuk membuka komunikasi dengan Fredrich atas nasib mereka ternyata berujung buntu. Fredrich susah dihubungi apalagi ditemui.

Akhirnya mereka mengadu kepada Dewan Kehormatan Peradi dan dimulailah proses persidangan etik terhadap Fredrich.

Ketua Majelis Kehormatan yang menyidangkan Fredrich dipimpin oleh Alex Rasi Wangge yang menjabat sebagai Sekretaris DKD Peradi Jakarta.

Ia membenarkan saat dikonformasi oleh hukumonline atas informasi pemecatan Fredrich Yunadi tersebut.

“Betul, saya yang memeriksa,” jawabnya singkat melalui sambungan telepon.

Ketua DKD Peradi Jakarta, Jack Rudolf Sidabutar, menjelaskan soal putusan yang dijatuhkan kepada Fredrich Yunadi hari ini.

“Karena mereka sudah sepakat menggunakan jasa Fredrich, diberikan lawyer fee Rp250 juta, lalu diminta lagi untuk berbagai urusan sampai totalnya Rp 450 juta, dengan dijanjikan bahwa kasus itu pasti menang,” katanya.

Setelah akhirnya kalah, para klien berusaha menemui Fredrich. Namun karena akhirnya Fredrich dirasakan menghindar tak bisa dihubungi bahkan pindah kantor, sekitar 50 orang perwakilan para klien Fredrich ini mengadu ke Dewan Kehormatan Peradi.

“Ada 4 tahap di sidang kehormatan, para pengadu terus hadir sedangkan Fredrich tidak pernah hadir ataupun menggunakan haknya mengajukan bantahan dan sebagainya, jadi diteruskan,” lanjutnya.

Menurut Jack, persidangan ini setidaknya sudah berlangsung selama dua bulan belakangan dengan kondisi Fredrich tidak pernah muncul ataupun memberikan tanggapan atas panggilan DKD Jakarta.

“Isi putusannya terbukti menelantarkan klien dan diberhentikan tetap,” lanjut Jack. Hal ini karena Fredrich terbukti melakukan pelanggaran berat.

Ketika dihubungi secara terpisah, koordinator tim kuasa hukum Fredrich Yunadi dalam kasusnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sapriyanto Refa, mengaku belum mengetahui putusan pemecatan Fredrich sebagai advokat tersebut.

“Belum tahu. Baru sekarang ini,” katanya.

Refa menolak menjawab ketika ditanya apa langkah selanjutnya atas putusan ini.

Menurutnya, kuasa yang diberikan kepadanya hanya untuk mendampingi Fredrich sebagai anggota Peradi dalam kasus di KPK.

“Bukan domain saya, menunggu saja selanjutnya dari DPN Peradi,” jawabnya.

Meskipun telah diputus hukuman pemecatan, Jack mengatakan Fredrich masih bisa melakukan banding atas putusan DKD Peradi Jakarta ke Dewan Kehormatan Pusat(DKP).

Batas waktu yang dimiliki Fredrich adalah 21 hari kalender terhitung hari ini.

“Belum berkekuatan hukum tetap, masih bisa banding untuk diperiksa memori bandingnya, tapi tidak lagi dilakukan pemeriksaan di persidangan,” jelasnya.

Jika dalam 21 hari tidak ada pengajuan banding oleh Fredrich, maka putusan pemecatannya akan langsung dieksekusi.

Namun apabila Fredrich mengajukan banding, eksekusi putusan bergantung pada putusan DKP.

“Kalau sudah berkekuatan hukum tetap, eksekusi akan dilakukan dengan mengirimkan juga surat ke Mahkamah Agung untuk mencabut Berita Acara Sumpah Fredrich sehingga tidak bisa bersidang lagi sebagai advokat,” papar Jack.

Dalam UU Advokat Pasal 6 diatur alasan-alasan seorang advokat dapat dikenai tindakan:

Bagian Keempat
Penindakan
Pasal 6

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;

b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;

c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;

d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;

e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;

f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Sedangkan ketentuan organisasi profesi yang mengatur advokat sebagaimana Pasal 6 huruf (f) dapat dilihat pada Pasal 33 UU Advokat.

Pasal ini mengatur keberadaan kode etik yang ditetapkan oleh delapan organisasi advokat pada tanggal 23 Mei 2002 mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut UU Advokat sampai ada ketentuan penggantinya oleh Organisasi Advokat.

Belakangan, kedelapan organisasi tersebut membentuk Peradi yang menggunakan kode etik tersebut dengan nama KEAI.[]

Sumber : Hukum Online.com

KOMENTAR FACEBOOK