Kala CRU Belum Mampu Bekerja Maksimal

Mahot berpatroli dengan gajah sumatera di Taman Nasional Gunung Leuser. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay.

ACEHREND.CO, Banda Aceh-Eskalasi konflik yang kian tinggi antara manusia dan gajah, membuat pemerintah membangun Conservation Response Unit (CRU) di beberapa wilayah. Tujuannya untuk meredam dan mereduksi konflik. Namun, dengan segala keterbatasan, penempatan pos “tanggap darurat” itu belum berjalan maksimal.

Hasil penelusuran aceHTrend, penempatan gajah jinak dan pawang (mahot) di CRU awalnya merupakan respon dari banyaknya sengketa wilayah antara gajah dan manusia di Aceh. tarung perebutan “tanah air” membuat korban terus berjatuhan. Populasi satwa payung itu kian tergerus akibat dibunuh atupun mati sendiri karena kekurangan daya tahan tubuh. Akan tetapi, dengan anggaran yang minim, pakan gajah jinak yang tidak sesuai antara asupan dan kebutuhan, membuat semuanya menjadi centang walau belum menjadi centang perenang.

“Dengan membangunan CRU menempatkan gajah jinak dan petugas bekerja sama dengan pemerintah Aceh dan dengan pihak swasta untuk merespons setiap kejadian konflik,” kata Sapto Aji Prabowo, Kepala BKSDA, Jumat (2/2/2018).

Kepala BKSDA Sapto Aji Prabowo. Hendra Keumala/aceHTrend.

Ia menjelaskan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh (BKSDA) membangun tujuh pos CRU yaitu di Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Bener Meriah pos ini bertujuan untuk merespons setiap konflik yang terjadi namun keberadaan pos ini belum berjalan maksimal.

Namun tambah Sapto, CRU di Aceh masih sangat terbatas dari segi jumlah serta anggaran. “Sarana CRU masing sangat terbatas. Namun pelan -pelan kami akan mengefektifkan, pada tahun ini kami juga akan mengadakan kendaraan roda dua di daerah agar cepat merespons laporan masyarakat,” ujarnya.

Di samping itu Sapto juga berharap pihak pemerintah kabupaten ikut memberikan dukungan pendanaan. “Tidak mungkin semua pendanaan kami tanggung. Eskalasi konfliknya kian kencang, dengan luasan kawasan yang harus kami tangani, tentu support dari pemkab sangat kami butuhkan,” terangnya.

Hingga saat ini, selain membangun CRU, pihaknya juga membentuk tim respons konflik dari unsur masyarakat. warga dilatih untuk mampu melakukan penggiringan dan pengusiran gajah liar, baik dengan menggunakan petasan maupun meriam bambu.

Hal lainnya yang menurut Sapto harus dilakukan adalah membentuk kawasan perlindungan gajah. Di sana harus dilakukan pengkayaan pakan dan sealami mungkin, agar gajah kerasan. “Penataan ruang juga harus berbasis ekologi, sehingga kawasan jelajah gajah tidak dimasukkan ke dalam kawasan produksi masyarakat,” imbuhnya.