ACEHTREND.CO, Banda Aceh- Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Dr. Chenny Seftarita, S.E, M.Si mengatakan, kemiskinan di Aceh sangat memperihatinkan. Saat ini Aceh masih menempati posisi keenam sebagai daerah termiskin di Indonesia dan menduduki posisi pertama di Sumatera.
“Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemiskinan di Aceh masih sangat jauh berada di atas rata-rata nasional,” katanya pada aceHTrend, Minggu (18/2/2018).
Chenny melanjutkan, jika dilihat perbandingan antara perdesaan dan perkotaan, maka gap kemiskinan antara perdesaan dan perkotaan masih sangat tinggi. Artinya kemiskinan masih berada banyak di perdesaan yang mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian (sektor primer).
Hal ini tercermin dari kontributor sektor ekonomi terhadap GDP, di mana sektor primer masih menjadi kontributor terbesar yang menyumbang pertumbuhan ekonomi Aceh.
BACAAN LAINNYA
Chenny yang juga Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan di Unsyiah itu mengungkapkan, berdasarkan data BPS September 2017 lalu, tingkat kemiskinan di Aceh sedikit mengalami penurunan, yaitu turun 42 ribu orang dibandingkan periode Maret 2017.
Kabupaten yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi di antaranya; Gayo Lues, Aceh Singkil, Bener Meriah, Pidie, dan Pidie Jaya. Tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut akan terakumulasi dan menyebabkan masih tingginya persentase kemiskinan di Aceh. Secara umum, kabupaten yang menjadi kantong kemiskinan ini bergerak di sektor pertanian.
Daerah yang memiliki tingkat kemsikinan tertinggi pada umumnya masyarakatnya banyak bekerja di sektor pertanian, terlihat dari kontribusi pada sektor primer yang dominan. Kemiskinan di sektor pertanian terkait dengan rendahnya penghasilan disektor ini. Meningkatnya biaya produksi pertanian tidak diikuti dengan harga pertanian yang baik.
“Kalau mau mengentaskan kemiskinan di sektor pertanian, maka arah perekonomian harus bergeser ke arah industri, yaitu dengan adanya industri pengolahan komoditas pertanian sehingga menghasilkan nilai tambah,” jelasnya.
Menurut Chenny, Aceh memiliki sumber daya alam yang banyak. Bila dikelola secara lebih baik maka akan mensejahterakan masyarakat. Sebab, katanya, ciri-ciri daerah miskin adalah masih dominannya sektor primer, sehingga pergeseran ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dapat menjadi upaya menurunkan angka kemiskinan terutama kemiskinan perdesaan.
Saat ini yang dibutuhkan adalah upaya pergeseran ekonomi tersebut, sehingga kemiskinan yang sangat dominan di daerah perdesaan yang dominan bekerja di sector pertanian dapat meningkat kesejahteraannya.
Hal ini yang masih butuh intervensi pemerintah, yaitu bagaimana mendorong pergeseran sektor ekonomi dari sektor primer ke sekunder (industri) berbasis potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah.
“Kita memiliki dana otonomi khusus, dan dana desa yang jumlahnya cukup besar. Seharusnya dana-dana tersebut dapat menekan angka kemiskinan terutama di perdesaan. Sangat miris, dengan dana yang cukup besar, sampai saat ini Aceh belum mampu keluar dari masalah kemiskinan,” tambahnya.
Dana Desa
Chenny mengungkapkan, berbicara tentang dana desa, beberapa studi pihaknya lakukan memperlihatkan bahwa dana ini belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
Sebab, masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa. Faktor yang paling dominan adalah ketidak konsistenan peraturan-peraturan tentang dana desa dan keberagaman sumber daya manusia di desa.
Berkaitan dengan dana otsus, masih banyak penggunaan dana otsus ini yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan menggunakan dana otsus menjadi tidak efisien. Padahal dana otsus memiliki batas waktu, jika tidak digunakan secara hati-hati maka Aceh akan kehilangan momentum untuk meningkatkan kondisi ekonominya.
Penyebab kemiskinan lainnya di Aceh dari sisi ekonomi adalah meningkatnya inflasi.
Inflasi dinilai menjadi penyebab menurunnya pendapatan riil masyarakat (income loss). Terdapat beberapa komoditas penyumbang kemiskinan, yang paling utama adalah beras dan rokok. Naiknya harga-harga komoditas ini dapat menambah angka kemiskinan di Aceh.
“Berkaitan dengan hal ini, pemerintah harus terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menstabilkan harga-harga komoditas pokok tersebut,” sarannya.[]
