ACEHTREND.CO, Banda Aceh-Walaupun mengalami penurunan jumlah angka kemiskinan di Aceh, namun tingkat pengangguran masih cukup tinggi dibandingkan nasional. Hal ini terkait kurangnya ketersediaan lapangan kerja, kurangnya investasi swasta, dan keterlambatan penyerapan APBA bisa jadi menjadi faktor yang sangat besar pengaruhnya.
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Dr. Chenny Seftarita, S.E, M.Si mengatakan ketersediaan lapangan kerja yang sempit menjadi pemicu banyak rakyat Aceh mengambil risiko untuk mencari peluang kerja di Malaysia dan negara tetangga lainnya.
Hal ini menurutnya harus menjadi perhatian dari pemerintah, terutama membuat kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat membuka peluang kerja yang banyak.
“Saat ini Aceh masih minim investasi, terutama investasi sektor swasta. Jadi kebijakan ekonomi ke depan diarahkan juga untuk membuka peluang investasi,” katanya, Minggu (18/2/2018).
BACAAN LAINNYA
Untuk itu, dia menyangsikan kepedulian pemerintah dan DPRA dalam rangka menekan angka kemiskinan di Aceh. Sebab, kepedulian itu dapat diukur dari keberhasilan pemerintah dan DPRA dalam mengurangi angka kemiskinan di Aceh.
“Saya yakin masyarakat bisa menilai apakah pemerintah dan DPRA selama ini sangat peduli terhadap rakyat atau tidak. Kita lihat berdasarkan hasil data-data terakhir tentunya, bagaimana kemiskinan di Aceh, apakah masih tinggi? Apakah sudah mengalami penurunan signifikan?” jelasnya.
Akademisi tersebut yakin masyarakat sudah sangat cerdas menilai. Saat ini yang dibutuhkan rakyat adalah bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini yang seharusnya menjadi tujuan utama saat ini.
Pertumbuhan Ekonomi Aceh Bergantung pada APBA
Secara umum perekonomian Aceh masih sangat tergantung dengan APBA. Keterlambatan pengesahan APBA dan lambatnya penyerapan APBA menyebabkan perekonomian stagnan di awal hingga pertengahan tahun, dan pertumbuhan ekonomi akan mulai meningkat memasuki triwulan tiga dan puncaknya pada triwulan 4.
Oleh karena itu, kata Chenny, besarnya ketergantungan rakyat Aceh terhadap APBA mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian Aceh.
Kinerja pemerintah yang baik dalam pengelolaan anggaran akan besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. Sebaliknya tentunya, kinerja yang buruk akan berdampak pada menurunnya kesejahteraan.
Oleh karena itu, dia sangat menyayangkan jika permasalahan APBA belum mendapatkan titik temu hingga saat ini. Perbedaan pendapat di antara elit politik seharusnya tetap dalam konteks memperjuangkan hak-hak rakyat Aceh.
Sebab, katanya, kalau memang itu dilakukan, silahkan terjadi perbedaan pendapat antara para elit tersebut, namun jika perdebatan tersebut hanya untuk kepentingan individu atau golongan tertentu, maka sudah saatnya perdebatan tersebut diakhiri karena yang menjadi korban adalah rakyat Aceh.
“Dampak lainnya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja ekonomi ke depan, terutama investor,” jelasnya.
Sementara itu, hingga saat ini pemerintah yang baru belum melakukan apa-apa, permasalahannya hingga saat ini masih berkutat di APBA yang belum selesai. Sehinga, katanya, belum bisa dilihat kinerja pemerintahan Irwandi-Nova terhadap penurunan angka kemiskinan.
“Harapan kita ke depan pemerintahan Irwandi-Nova dapat membuat kebijakan strategis yang bisa mengurangi kemiskinan seperti yang mereka targetkan, yaitu kemiskinan menurun 1 persen setiap tahunnya,” katanya.
Sebab, kata Chenny, pemerintah memiliki wewenang dalam menjalankan kebijakan fiskal, dalam hal ini pengelolaan anggaran.
Sebagai pemerintah, kewajiban utama adalah bagaimana agar anggaran APBA dapat disahkan tepat waktu dan dijalankan secara tepat waktu juga.
Molornya pengesahan anggaran akan berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran, hal ini sangat berdampak buruk terhadap kinerja ekonomi. Selain itu pemerintah harus memastikan bahwa anggaran tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan Aceh saat ini.
“Saya berharap tahun depan tidak ada lagi permasalahan tentang anggaran yang setiap tahun terjadi di Aceh. Jika Pemerintah dan DPRA bersatu atas nama rakyat, saya yakin Aceh bisa maju dan lepas dari masalah kemiskina,” ujarnya. []
