ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Martunis mengaku, kemiskinan Aceh masih sangat tinggi, yaitu masih menempati urutan pertama sebagai provinsi termiskin di Sumatera dan provinsi termiskin ke enam secara nasional.
Untuk itu, Pemerintah Aceh menganggarkan dana Rp 1 triliun untuk biaya penanggulangan kemiskinan yang berdampak secara langsung pada orang yang dinilai miskin.
“Tahun anggaran 2018 ini kita anggarkan Rp 1 triliun. Artinya ya memang sasarannya orang miskin, di antaranya termasuk program pembangunan 6000 rumah duafa, pemberian kursi roda bagi disabilitas dan juga beasiswa bagi anak miskin,” katanya saat ditemui aceHTrend, Senin (19/2/2018) di ruang kerjanya.
Pria jebolan Gorgia State University itu mengungkapkan, untuk mengukur orang miskin, Badan Pusat Statisti (BPS) menetapkan garis kemiskinan berdasarkan jumlah uang yang digunakan untuk mencapai 2.100 kalori pada makanan dan non makanan. Atau sekitar Rp 450.000 per orang per bulan. “Jadi kalau di bawah masuk pada kategori miskin,” katanya.
Namun jika melihat trendnya, kemiskinan di Aceh terus menurun dari tahun sebelumnya (2016) kemiskinan 16, 43 persen per September menjadi 15,92 persen di September 2017. “Jadi ada penurunan, ini adalah hal yang perlu disyukuri dan diapresiasai,” jelasnya.
Kendatipun mengalami penurunan, dirinya mengaku tidak bisa berbangga atau berpuas diri karena terjadi perlambatan atau fluktuasi antara per Maret dan September. Maret biasanya indeks kemiskinan lebih tinggi sementara di September cenderung menurun.
Faktor menurunnya angka kemiskinan tersebut diakui oleh Martunis karena ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, pertama meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan kedua mengurangi beban hidupnya.
Menurut Martunis, banyak hal yang dapat mengurangi beban, Misalnya Pemerintah Aceh menjalankan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Sebelum ada JKA, katanya, masyarakat miskin jika ingin berobat harus mengeluarkan biaya sendiri untuk membeli obat. Sementara pasca adanya program JKA masyarakat miskin tidak mesti lagi harus mengeluarkan biaya sehingga uang tersebut dapat dipergunakan untuk membeli makanan, kebutuhan primer dan membayar SPP anak-anaknya.
Kemudian, program pembangunan rumah duafa adalah salah satu satu kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin agar mereka tidak perlu lagi memikirkan untuk membangun rumah, karena telah disediakan oleh pemerintah. “Sehingga mereka nantinya fokus pada peningkatan pendapatan saja,” ujarnya.
Di sisi peningkatan pendapatan, kata Martunis, banyak hal yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh seperti di sektor pertanian melalui pemberian pupuk, pemberian bibit dan lain sebagainya.
Pemerintah Aceh juga berupaya menjaga inflasi supaya harga barang tidak terlalu tinggi. Sebab jika terjadi inflasi maka harga menjadi tinggi, sehingga masyarakat miskin akan tidak sanggup membeli dan memenuhi standar kebutuhannya.
“Jadi secara makro yang kita lakukan adalah dua hal itu yaitu mengurangi agar uang mereka tidak habis karena beban hidup dan kita menambah kebutuhan mereka sehingga kebutuhan mereka itu terpenuhi,” tuturnya.
Menurutnya, banyak pemicu seseorang masuk pada kategori miskin, salah satunya adalah faktor pola konsumsi masyarakat seperti rokok. Selama ini, katanya, masyarakat miskin menempatkan rokok sebagai kebutuhan nomor dua setelah beras dan sangat berkontribusi terhadap kemiskinan. Untuk itu mereka juga mengkampanyekan anti rokok.
“Kita juga mengkampanyekan itu (anti rokok) karena tidak baik untuk kesehatan dan dapat menyebabkan orang miskin,” katanya.
Selain penyebab di atas, Martunis juga menjelaskan, bahwa kemiskinan juga diakibatkan oleh oleh faktor bencana.
Martunis menyebutkan, secara jumlah kantong kemiskinan ada di Aceh Utara, sementara dari persentase maka peringkat utama dididuki oleh Gayo Lues disusul Pidie Jaya dan bener Meriah.
Kemiskinan, katanya, cenderung terjadi di pedesaan dan di masyarakat pertanian, itulah sebabnya pertanian menjadi prioritas Pemerintah Aceh dalam mengentaskan kemiskinan. Karena itu Pemerintah Aceh tidak hanya memikirkan tentang pemberiuan pupuk dan bibit terhadap petani tapi juga harus menjamin agar harga jual hasil petani juga lebih baik.
“Misalnya kita lihat seperti petani sayur, sudah panen harganya turun tentu ini akan menjadi pekerjaan rumah pemerintah,” jelasnya.
Di kepemimpinan Gubernur Irwandi, katanya, Pemerintah Aceh memiliki program Aceh Meugo (bertani) dan Aceh Meulaot (berlaut) yang tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.
Karena ketika produksi naik, maka produktivitasnya juga akan naik, kemudian dari sisi beban program Aceh kreatif dan Aceh kaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Aceh, sementara dari sisi sosial adalah program JKA dan beasiswa anak yatim.
Program pengentasan kemiskinan, katanya, bukan hanya tanggungjawab Pemerintah Aceh melainkan juga Pemerintah Pusat. Selama ini, banyak program pengentasan kemiskinan dari pemerinath pusat seperti Pendampingan Keluarga Harapan (PKH), kemudian di Pemerintah Aceh juga ada tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang langsung diketuai oleh Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan Kepala Bappeda sebagai sektrarisnya.
“Tim ini yang mengkoordinir percepatan pembangunan kemiskinan di Aceh termasuk juga yang dilakukan yang bersumber anggaran dari APBN,” jelasnya.
Dana Desa
Martunis mengungkapkan, Pemerintah Aceh sebenarnya menaruh harapan besar pada dana desa untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Karena dana tersebut ada di desa dan kemiskinan juga adanya di desa-desa. “Ini yang sedang kami sinergikan antara program APBA, dana desa dan APBK,” katanya.
Sebab, katanya, faktor keterlambatan pengesahan R-APBA juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Saat ini yang belum mengesahkan anggaran daerah adalah Pemerintah Aceh dan Kabupaten Pidie.
Namun, sembari menunggu mengesahkan APBA maka dia berharap APBK dan dana desa bisa sedikit membantu, walaupun diketahui bahwa jumlah APBA Rp 14 triliun lebih, masih kalah banyak dibandingkan dengan akumulasi total APBK di seluruh Aceh mencapai Rp 20-22 triliun APBK dan ini cukup signifikan. []
