ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Penetapan APBA dalam bentuk pergub atau qanun bagi pihak eksekutif bukanlah sebuah pilihan, tapi lebih kepada konsekuensi.Karena waktu untuk pembahasan masih ada. Hal tersebut disampaikan oleh Juru bicara (Jubir) Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani kepada aceHTrend, Selasa (20/2/2018) di Banda Aceh.
Pernyataan ini untuk menjawab kekhawatiran pribadi wakil ketua DPRA T Irwan Djohan terkait lambatnya pembahasan RAPBA yang menurut politisi NasDem tersebut bisa kemungkinan besar ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).
“Waktu yang tersisa 7 hari seperti yang dikatakan Wakil ketua DPRA T Irwan Djohan menurut saya adalah batas psikologis saja, bukan batas yang ditetapkan oleh pihak eksekutif,” ujar Saifullah Abdulgani atau lebih dikenal dengan sebutan SAG.
Menurut SAG yang dimaksud dengan batas psikologis adalah batas yang ditetapkan oleh aturan undang -undang yang mengatur 60 hari kerja dan sebagainya.Namun menurut SAG, secara tegas, eksekutif dan legislatif belum ada kesepakatan terkait batas waktu. Jadi konsekuensi belum sampai APBA ini menjadi Pergub.
SAG mengatakan kedua belah pihak baik Banggar dan tim TAPA ingin melahirkan dokumen anggaran yang ideal dan sesuai peraturan perundang – undangan. Oleh karena itu didorong dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa pembahasan dilakukan pada tingkat Banggar, sehingga pimpinan dewan dan semua pihak bisa melihat struktur anggaran yang ada.
“Pak Gubernur melihat semangat bersama melahirkan APBA yang berkualitas ini sudah berjalan baik, bahwa dalam perjalanan ada dinamika dimana sedikit agak lamban, ini merupakan konsekuensi saat mencocokkan kegiatan dengan setiap regulasi yang ada,” ujar SAG.
Untuk itu SAG melihat bahwa semua pihak masih punya waktu, walaupun sisa 7 hari lagi. Menurut SAG, semua pihak berharap TAPA dan Banggar bisa memanfaatkan sisa waktu yang tersedia secara lebih efektif.[]
