ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Wakil Ketua II DPR Aceh T Irwan Djohan mengatakan dirinya pesimis proses pembahasan RAPBA 2018 bisa tuntas dalam waktu singkat. Irwan Djohan mengatakan dirinya tidak bisa menjawab pasti berapa persen progress atau kemajuan pembahasan RAPBA 2018 namun menurutnya baru 50% hasil yang dicapai.
“Dalam kapasitas sebagai pribadi bukan sebagai pimpinan dewan saya ingin menyampaikan bahwa progress dari pembahasan RAPBA sampai hari ini sangat lambat, sampai sekarang kita masih membahas pendapatan belum belanja, dan menurut saya kemungkinan besar tahun ini Pergub bukan Qanun,” ujar Irwan Djohan kepada wartawan, Selasa (20/2/2018) usai menerima pengunjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsyiah di halaman gedung DPR Aceh.
Namun Irwan Djohan mengatakan keterlambatan ini bukan disengaja, tapi kedua belah pihak tidak ingin menetapkan APBA secara serampangan seperti tahun – tahun sebelumnya.
“Pada tahun – tahun sebelumnya ada beberapa item kegiatan yang tidak seluruh pimpinan DPRA tahu apa isinya, dan baru kami tahu saat kami baca di media,” ujar Irwan yang saat ini merupakan wakil pimpinan Banggar DPRA.
Menurut Irwan, pada tahun sebelumnya saat pembahasan, pimpinan DPRA yaitu ketua dan 3 wakil pimpinan lainnya tidak masuk dalam komisi – komisi, hanya jadi pimpinan Banggar saja. Pada tahun sebelumnya pembahasan APBA dibahas di komisi. Kalau ada persoalan yang bersifat krusial baru komisi menyampaikan kepada pimpinan DPRA yang dalam hal ini juga merangkap pimpinan Banggar untuk mendapatkan petunjuk atau saran.
“Kita ingin RAPBA tahun ini berpihak kepada masyarakat dan untuk kepentingan Aceh,” ujar politisi Partai NasDem tersebut.
Sebagai informasi Irwan Djohan menyampaikan bahwa target pembahasan RAPBA selesai secara hukum dan undang – undang adalah 60 hari setelah RAPBA diserahkan. Kalau berpatokan pada hal tersebut maka temponya akan jatuh pada akhir Februari atau awal Maret ini, karena pengajuan pada tanggal 4 Desember 2017.
“Jadi kalau gubernur mengatakan apabila tidak selesai 27 Februari akan dipergubkan maka gubernur sudah berhitung betul terkait 60 tersebut, bahkan sebelumnya 5 Februari jatuh temponya, tapi ternyata itu salah, karena sama dengan menghitung 60 hari biasa, bukan 60 hari kerja,” ujar Irwan Djohan.
Irwan mengatakan, jalan terbaik yang bisa dlakukan adalah dalam bentuk qanun, karena dengan qanun seluruh kegiatan bisa diakomodir. Namun apabila ini dibuat dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) maka ada beberapa jenis program tertentu yang tidak bisa di diakomodir karena pergub ini hanya merupakan kesepakatan eksekutif dan Kemendagri.
Sedangkan secara aturan keuangan ada beberapa aturan tertentu yang harus mendapatkan persetujuan DPRA, seperti tambahan penghasilan pegawai negeri, proyek multiyear. Sehingga apabila dipergubkan maka hal tersebut tidak bisa dilaksanakan.[]
