ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan MM., meminta semua pihak belajar dari pengalaman prosesi pembahasan hingga pengesahan RAPBA 2018, dalam menyusun anggaran tahun mendatang.
Pengalaman keterlambatan APBA 2018 harus dijadikan sebuah pembelajaran sehingga APBA 2019 berkualitas dan tepat waktu.
“Dengan duduk bersama hari ini, kita perbaiki apa yang kurang demi masa depan Aceh yang lebih baik,” kata Sekda Dermawan saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh tahun 2019, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Rabu (21/2/2018).
Konsultasi publik tersebut, ujar Sekda, adalah untuk menjaring masukan dan saran serta arah kebijakan yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh. Harapannya, secara keseluruhan bisa terakomodir dan menyentuh seluruh lapisan masyakat di Aceh.
BACAAN LAINNYA
![Matahari tenggelam yang sangat indah. [Hj. Maria Karsia]](https://asset.acehtrend.com/media/uploads/2020/09/IMG-20200927-WA0011-120x86.jpg)
“Kami sangat berharap dukungan bersama untuk mendapat masukan mendukung penyempurnaan proses penyusunan RAPBA 2019,” kata Sekda.
Sementara Kepala Bappada Aceh, Azhari SE., menyebutkan komitmen pemerintah untuk menjadikan APBA berkualitas dan tepat waktu perlu diwujudkan dengan gerakan bersama. Semua itu harus diawali dengan proses perencanaan yang berkualitas pula.
“Perlu adanya pelaksanaan yang akuntabilitas. Alur ini butuh komitmen dan kerja keras kita,” kata Azhari.
Di tahun 2019, Pemerintah Aceh memprioritaskan 8 arah pembangunan. Yaitu penurunan angka kemiskinan; peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan serta pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui pengembangan kawasan strategis dan penguatan konektivitas.
Selanjutnya adalah peningkatan ketahanan pangan dan energi; penguatan dinul Islam dan peningkatan kualitas pendidikan; peningkatkan investasi dan nilai tambah hasil pertanian, industri kreatif, dan pariwisata; optimalisasi sumberdaya alam berkelanjutan dan penurunan resiko bencana serta penataan reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian.
Mereka yang hadir dalam diskusi publik tersebut adalah pihak DPR Aceh dan perwakilan DPR Kabupaten-Kota se Aceh, pimpinan SKPA, Kepala Bappeda seluruh kabupaten, tokoh masyarakat serta akademisi.[]
