Pembangunan Aceh Harus Sesuai Dengan Isu Strategis Nasional

ACEHTREND.CO, Banda Aceh-Pemerintah Aceh diharapkan dapat menyelesaikan penataan kawasan strategis di seluruh wilayah Aceh menjadi lokasi lokasi yang kondusif. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para investor baik dari dalam maupun luar negeri yang ingin berginvestasi ke Aceh.

“Untuk itu juga perlu didukung oleh kemampuan pelayanan, kearifan adat, budaya serta sarana dan prasaranayang lengkap,” ujar Kepala Bappeda Aceh, Azhari,SE, M.Si pada kegiatan konsultasi publik terhadap penyusunan rancangan awal RKPA Tahun 2019 di Gedung Serbaguna Pemerintahan Aceh, Rabu, (21/2/2018).

Azhari mengatakan, sasaran program pembangunan nasional 2019, baik kegiatan yang bersumber APBK, APBA dan APBN haruslah disinkronkan dengan isu-isu strategis nasional.

Sasaran program pembangunan nasional 2018, baik kegiatan yang dibiayai melalui APBK, APBA dan APBN, harus disingkronkan dengan isu-isu strategis nasional. Selain itu, peningkatan kapasitas tampung kawasan terhadap kegiatan perdagangan, jasa dan pariwisata juga harus disesuaikan dengan adanya dukungan masyarakat setempat.

BACAAN LAINNYA

Musim Mudik 2021, Presiden Ajak Beli Makanan Lokal, Termasuk Babi Panggang Ambawang

08/05/2021 - 15:38 WIB

Rakyat Aceh Tak Boleh Pulang Kampung, Akibat Gubernur Tak Ambil Sikap Sebagai Pemimpin

08/05/2021 - 12:07 WIB

Warga Aceh Dilarang Berlebaran Antar Kabupaten, NasDem Kritik Permenhub Nomor 13 Tahun 2021

08/05/2021 - 06:00 WIB

Cina Masuk ke Indonesia Dibolehkan, Orang Aceh Pulang Kampung Dilarang

07/05/2021 - 11:29 WIB

Selain itu, pengembangan industri berbasis komoditas unggulan daerah dan industri kemaritiman,

“Begitu juga rendahnya mutu pendidikan dan kesehatan, lingkungan hidup berkelanjutan, serta penanganan kebencanaan. Pelaksanaan syariat Islam yang belum optimal serta masalah reformasi birokrasi. Keseluruhannya merupakan isu yang harus segera diselesaikan tahun 2019,” ujar Azhari.

Untuk penanganan isu tersebut, tambah Azhari, pengalokasian ruang dan kesempatan bagi pengembangan sektor informal dan golongan usaha kecil menengah secara strategis. Begitu halnya dengan pengembangan infrastruktur yang diarahkan pada upaya untuk menurunkan kesenjangan antara wilayah barat dan timur Aceh.

“Harus diprioritaskan adalah seluruh pekerjaan yang agar benar-benar dapat dirasakan masyarakat, serta sesuai prosedur dan bebas penyimpangan pelaksanaannya,” ujar Zulkifli.