Langgar Qanun, Dua Penganut Kristen Protestan di Banda Aceh Memilih Dicambuk

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengeksekusi lima terpidana pelanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Selasa (27/2/2018) di halaman Masjid Babussalam, Lampaseh, Kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh.

Dari kelima terpidana dua di antaranya beragama Kristen Protestan. Masing-masing Dahlan Sili Tonga (61) pria asal Tapanuli Utara ini dihukum 6 kali cambuk setelah dikurangi masa tahanan dan Tjla Nyak Hwa (45) perempuan asal Banda Aceh dihukum 7 kali cambuk setelah dikurangi masa tahanan. Keduanya dinilai terbukti bersalah melakukan jarimah (tindak pidana) maisir (judi) sebagaimana ketentuan Pasal 18 Qanun Jinayah.

Sementara tiga lainnya beragama Islam, masing-masing Ridwan (67), pria asal Bireuen ini dihukum 19 kali cambuk setelah dikurangi masa tahanan. Ridwan dihukum karena dinilai terbukti bersalah melakukan jarimah maisir Pasal 20 Qanun Jinayah.

Sedangkan Muzakir (42) warga asal Seulimum, Kabupaten Aceh Besar dan Cut Hasnida (45) perempuan asal Manggeng, Kabupaten Abdya dihukum masing-masing 22 kali cambuk setelah dipotong masa tahanan. Keduanya dihukum karena dinilai terbukti melakukan jarimah ikhtilat (mesum) sebagaimana ketentuan Pasal 25 Qanun Jinayah.

Yusnardi

Kasat Pol PP/WH Kota Banda Aceh Yusnardi mengatakan, pemberlakuan hukum cambuk terhadap warga non muslim di Aceh dibenarkan oleh ketentuan hukum, yaitu Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa qanun jinayah diberlakukan kepada:

Setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh, setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah, setiap orang yang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam qanun jinayah, dan untuk badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

“Jadi non muslim bisa memilih apakah dihukum dengan KUHP atau menundukkan diri pada hukum jinayah di depan hakim,” katanya saat ditanyai AceHTrend.

Sementara itu, Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman mengatakan, pelaksanaan cambuk bagi pelanggar syariat merupakan komitmen pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinannya.

Menurutnya, pelaksanaan cambuk merupakan bentuk hukuman dalam rangka memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulang lagi jarimah yang sama.

“Kemudian dilakukan di depan umum agar yang melihat tidak melakukan hal tersebut baik mesum, judi maupun minuman keras. Kalau ada yang kedapatan pasti akan dicambuk, ” katanya.

Aminullah berharap agar pelaksanaan syariat Islam di Aceh khususnya di Banda Aceh mendapat dukungan dari semua pihak.

“Kita tidak akan memberikan sedikit pun ruang untuk pelaku pelanggar syariat di Banda Aceh,” tegasnya.

Turut hadir dalam prosesi cambuk tersebut unsur Muspika Kota Banda Aceh dan ratusan warga setempat yang antusias menyaksikan eksekusi cambuk tersebut. []

KOMENTAR FACEBOOK