Arif Fadillah:Pembangunan Banda Aceh, Jangan Hanya Fisik Saja

Foto: Ist.

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Ketua DPRK Banda Aceh Arif Fadillah mengatakan Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kota Banda Aceh ke depan, jangan hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata. Namun pembangunan non fisik juga harus menjadi skala prioritas.

Hal tersebut disampaikan oleh ketua DPRK saat menyampaikan pendapat dan pandangan DPRK Banda Aceh pada acara menghadiri pembukaan rapat Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh tahun 2018 yang berlangsung pada Rabu (28/2/2018) di Aula lantai 4 gedung A Kantor Walikota Banda Aceh.

“Saya menginginkan program yang mendukung penerapan syariat Islam, peningkatan kapasitas aparatur gampong dan program anti Narkoba serta pemberantasan LGBT,” ujar Arif Fadillah yang juga ketua DPC Demokrat kota Banda Aceh.

Menurut Arif apa yang dirinya sampai ini penting untuk menjaga keseimbangan pengusulan setiap program baik dari pihak SKPD maupun dari legislatif kedepan, dan ini harus menjadi acuan penyempurnaan dalam Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 nanti.

Pada acara yang dibuka oleh Walikota Banda Aceh Aminullah Usman dihadiri seluruh pimpinan SKPD dan Camat di lingkup pemerintah kota Banda Aceh tersebut, juga dilakukan presentasi hasil reses DPRK 2018 oleh ketua DPRK Banda Aceh Arif Fadillah. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian para camat terkait tentang program dan kegiatan menjadi prioritas tahun 2018 dan 2019.

Dari DPRK hadir wakil ketua Heri Julius (NasDem) dan T. Hendra Budiansyah (PA), serta sejumlah anggota lainnya seperti Tasrif (PA), Daniel A Wahab (PKPI), Abdul Rafur (NasDem), Mahyiddin (Gerindra), Syarifah Munira (PPP) dan beberapa anggota lainnya.

Selain itu ketua DPRK yang berasal dari partai Demokrat tersebut juga mempresentasi reses 2018 masa sidang 1, DPRK Banda Aceh dengan total 288 usulan.

Berikut rinciannya:

1. Infrastruktur 78 usulan seperti:
Pembangunan jalan, pembangunan mesjid, penimbunan tanah kuburan, perbaikan saluran drainase, pembangunan balai pengajian, dan pembangunan rumah Dhuafa.

2. Sosial 72 usulan seperti:
Bantuan alat alat posyandu, bantuan baju seragam ibu ibu PKK, pelatihan fardhu kifayah, bantuan beasiswa bagi tahfidz Al quran, penyuluhan narkoba bagi pemuda gampong, dan bantuan jaring untuk nelayan.

3. Ekonomi 138 usulan seperti:
Bantuan modal usaha, bantuan peralatan pembuatan kue, bantuan ternak, pengadaan alat alat pertanian, dan pengadaan bibit.

Berdasarkan daerah pemilihan (Dapil) antara lain:

1. Meuraxa dan Kutaraja 16 usulan:
– Meuraksa 10 usulan
– Kutaraja 1 usulan
– Meuraksa dan 1 Kutaraja 5 usulan

2. Kuta Alam 33 usulan:
Syiah Kuala dan Ulee Kareng 42 usulan yang terdiri dari:
– Syiah Kuala 68 usulan
– Ulee Kareng 10 usulan
– Syiah Kuala dan Ulee Kareng 31 usulan

3. Baiturrahman & Lueng Bata 74 usulan:
– Baiturrahman 27 usulan
– Lueng Bata 5 usulan
– Baiturrahman dan Lueng Bata 42 usulan

4. Jaya Baru & Banda Raya 44 usulan:
– Jaya Baru 28 usulan
– Banda Raya 3 usulan
– Jaya Baru dan Banda Raya 13 usulan

5. Usulan lainnya dari seluruh kota Banda Aceh 12 usulan.[]

KOMENTAR FACEBOOK