BEM Unsyiah Sesalkan Jika Sampai APBA 2018 Dipergub

Presma Unsyiah Muhammad Yasir

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala Banda Aceh menyesalkan sikap DPRA dan Pemerintah Aceh yang dinilai tidak mampu membahas dan mengesahkan R-APBA 2018 dengan mekanisme qanun.

Presiden Mahasiswa Unsyiah Muhammad Yasir mengungkapkan, pada Selasa 27 Februari 2018 Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengirimkan surat pemberitahuan kepada ketua DPRA.

Dalam surat itu disebutkan bahwa sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah khususnya yang berakaitan dengan penetapan APBD menyebutkan apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 hari sejak disampaikan R-APBD oleh kepala daerah kepada DPRA, maka kepala daerah menyusun dan menetapkan peraturan daerah tentang APBD.

Kemudian, dalam surat itu juga disebutkan bahwa Gubernur Aceh memberitahukan kepada DPRA jika batas waktu persetujuan bersama antara gubernur Aceh dan DPRA terhadap rancangan Qanun Aceh tentang RAPBA 2018 menjadi qanun Aceh tentang APBA 2018 merujuk kepada ketentuan UU tersebut.

“Melihat polemik APBA yang akan segera dipergubkan oleh gubernur Aceh tentu hal ini banyak menyita perhatian oleh banyak rakyat aceh, terlebih APBA merupakan perkara hal yang pokok dan merupakan bagian terpenting sebagai peran kehidupan rakyat Aceh, sehingga sangat tidak pantas apabila ada warga Aceh yang tak peduli akan permasalahan APBA ini,” ujar Yasir pada aceHTrend, Rabu (28/2/2018).

Yasir menjelaskan, peran DPRA merupakan bagian strategis dalam membahas APBA terlebih DPRA sangat berpengaruh dalam menentukan aturan qanun maupun sebagai perwakilan suara rakyat Aceh dalam membentuk suatu kebijakan.

“Seperti diketahui bahwa ada 81 anggota DPRA yang sebenarnya mampu membuat suatu kebijakan pro terhadap rakyat Aceh. Namun setelah kita lihat apa yang telah terjadi saat sekarang ini, DPRA malah tidak mampu membuat aturan qanun terkait dengan masalah APBA,” katanya.

Karena itu BEM Unsyiah sangat menyesalkan dan menilai DPRA tidak serius mengqanunkan APBA dan tak mampu berbuat apa-apa, padahal mereka digaji untuk itu.

“Anggota DPRA jangan terlalu banyak makan uang rakyat Aceh namun tidak bisa memberikan apapun untk kesejahteraan rakyat Aceh, seharusnya jumlah anggota DPRA 81 orang bisa memberikan hasil kebijakan dengan mengqanunkan APBA 2018,” protesnya.

Yasir juga menuturkan, pasca gubernur Aceh mengeluarkan surat pemberitahuan dan akan mempergubkan APBA tentu menuai reaksi berbagi pihak.

Karena itu BEM Unsyiah sangat menyesalkan atas kebijakan gubernur tersebut karena dinilai dapat menyulut api kekecewaan dan tidak menutup kemungkinan akan ada aksi yang lebih besar lagi dengan melibatkan mahasiswa se-Aceh dan aktivis seluruh Aceh untuk memprotes kebijakan atas dipergubkannya APBA tersebut.

“Kami mahasiswa Aceh yang peduli dan memperjuangkan hak dan aspirasi rakyat Aceh sangat menyesalkan atas kebijakan yang diambil oleh gubernur Aceh dan tidak seriusnya pembahasan APBA antara DPRA dan Pemerintah Aceh untuk membentuk Qanun APBA sehingga menyesalkan banyak kalangan masyarakat Aceh dan tidak menutup kemungkinan akan ada aksi protes yang lebih besar lagi dengan melibatkan seluruh mahasiswa Aceh serta aktivis se-Aceh,” katanya.[]

KOMENTAR FACEBOOK