Sebut Irwandi Abuse of Power, Tiyong Kecam Pernyataan Nurzahri

Samsul Bahri bin Amiren alias Tiyong. Anggota DPRA. Foto: Beritaaceh.

ACEHTREND.CO, Banda Aceh- Politikus Partai Nasional Aceh (PNA) Samsul Bahri bin Amiren alias Tiyong, yang juga anggota DPRA Komisi IV, mengecam pernyataan anggota Banggar DPRA Nurzahri, yang menyebut Irwandi Yusuf melakukan abuse of power (penyelewengan kekuasaan-red).

Dalam rilisnya yang dikirimkan kepada aceHTrend, Rabu (28/2/2018), mantan Politikus Partai Aceh itu, menyesalkan pernyataan lulusan ITB Bandung itu, terkait wacana pergub APBA 2018.

“Saya sangat menyesalkan dan mengecam pernyataan sikap Saudara Nurzahri yang menuding Gubernur Irwandi Yusuf telah melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan terkait wacana mengeluarkan Pergub APBA 2018. Tuduhan tersebut tak lebih sebagai bentuk yang disebut logical fallacy atau upaya memainkan logika sesat. Hal ini menunjukkan dangkalnya pemahaman yang bersangkutan terhadap sistem regulasi penganggaran Pemerintah Daerah,” ujar lelaki mantan kombatan GAM itu.

Dalam pernyataannya itu, ia menjelaskan, dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 313 dan Permendagri No.33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan RAPBD 2018, jelas mengatur ketentuan Rancangan Pergub apabila 60 hari sejak RAPBD diserahkan tidak disepakati bersama. Artinya mempersiapkan rancangan Pergub adalah perintah Undang-undang dan Permendagri. Tentu jadi tanda tanya, nalar seperti apa yang digunakan oleh saudara Nurzahri? Bahwa menjalankan perintah Undang-Undang adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

“Bukan kali ini saja, beberapa waktu lalu Nurzahri juga berupaya membangun logika cacat nalar lainnya terkait wacana impeachment terhadap Gubernur apabila menerbitkan Pergub APBA. Inikan bentuk sesat pikir lainnya dari saudara Nurzahri. Dia menebar informasi palsu kepada para anggota DPRA yang kemudian diketahui publik. Akibatnya terbentuklah opini yang keliru di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya hanya akan memperkeruh suasana,” katanya.

Terkait pengesahan APBA, sebagai anggota dewan, dia pada dasarnya juga berharap dapat disepakati melalui qanun. Namun apabila sampai dipenghujung waktu tak kunjung disepakati, Tiyong menerima dengan lapang dada konsekuensi pergub terhadap APBA. “Gubernur hanya menjalankan mekanisme normatif sesuai perintah Undang-undang. Untuk itu, DPRA termasuk saya harus introspeksi terkait kinerja pembahasan anggaran. Harus ada otokritik lah. Setiap tahun pembahasan RAPBA selalu berjalan dramatis,” katanya.

Sebelumnya, Selasa (27/2/2018) anggota Banggar DPRA, yang juga politikus Partai Aceh Nurzahri menyebutkan gubernur dapat diduga telah melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dalam membuat kebijakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, terkait upaya mempergubkan APBA 2018. []

KOMENTAR FACEBOOK