Pertanyakan Aset Pemkot, Komisi C DPRK Banda Aceh Kunjungi BPN

Komisi C DPRK Banda Aceh, saat berdiskusi dengan BPN setempat terkait pengelolaan aset daerah. Foto: Is.

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Pimpinan dan Anggota Komisi C DPRK Banda Aceh yang dipimpin oleh Mahyidin (Gerindra) melakukan kunjungan kerja ke kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kota Banda Aceh yang berada di kawasan Gampong Lueng Bata. Kedatangan para wakil rakyat ini diterima langsung oleh Kepala kantor ATR/BPN Banda Aceh, HT Sabiluddin dan staf.

Kunjungan komisi yang membidangi keuangan dan pembangunan pada Rabu (28/2/2018) tersebut dalam rangka pengawasan terkait pengelolaan aset pemerintah kota Banda Aceh baik berupa tanah maupun bangunan.

“Kami ingin meluruskan dan mendata kembali aset – aset pemerintah untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh, pihak DPRK juga merasa bahwa status kepemilikan, retribusi, dan kelayakan bangunan maupun tanah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota Banda Aceh,” ujar Ketua Komisi C Mahyidin kepada media.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Zulfikar (PKS), menurut Zulfikar pihaknya perlu meminta klarifikasi kepada pihak BPN untuk bisa menjelaskan aset tanah dan bangunan milik pemko Banda Aceh yang sudah atau belum mempunyai sertifikat, karena aset Pemerintah kota Banda Aceh jumlahnya sangat banyak. Aset tersebut ada yang berupa tanah, bangunan maupun yang lainnya.

Kepala kantor ATR/BPN Banda Aceh, HT Sabiluddin kepada rombongan komisi C mengatakan akan merespon keinginan wakil rakyat tersebut dengan langkah langkah sesuai tupoksi yang mereka miliki, untuk itu pihaknya meminta pihak DPRK dan dinas terkait untuk bisa memberikan informasi kepada BPN.

Sekretaris komisi C Tasrif (PA) mengatakan data, status kepemilikan aset Kota Banda Aceh masih abu – abu, untuk itu dewan meminta agar pihak BPN dapat memberikan kepada pihaknya berita acara terkait aset kota Banda Aceh.

“Hal ini perlu untuk mengindentifikasi semua aset yang ada, karena ini berpengaruh pada PAD yang berasal dari aset tersebut,” ujar Tasrif

Wakil ketua komisi C Abdul Rafur (NasDem) juga mempertanyakan alasan pemberian surat hak milik Tanah Perbasi Peunayong kepada swasta padahal itu milik Pemko Banda Aceh. Untuk menjawab hal tersebut kepala BPN Sabiluddin didampingi kasie pengukuran Arenaldi mengatakan bahwa pihaknya sudah memblokir permintaan sertifikat tanah tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Khairul Bashar anggota komisi C dari PAN, Khairul mengingatkan agar pemerintah, DPRK, dan BPN serius dalam menangani persoalan status tanah negara dengan tidak gegabah menyerah surat hak milik kepada kepada pihak swasta atau perorangan.

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Purnama Karya mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengajukan usulan pengukuran dan pembuatan sertifikasi untuk semua aset pemkot Banda Aceh.[]

KOMENTAR FACEBOOK