Masuk Dalam RTH Tanpa Ganti Rugi, Warga Alue Naga Mengadu ke DPRK

Foto: Ist

ACEHTREND, Banda Aceh – Tengku Bahrien (55) ibu rumah tangga warga Gampong Alue Naga, Syiah Kuala menemui ketua DPRK Banda Aceh Arif Fadillah untuk mengadukan masalah tanah pribadinya seluas 60 hektar yang oleh pemkot Banda Aceh diklaim masuk kedalam kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Akibat klaim ini dia dan keluarga tidak bisa mendirikan bangunan permanen ataupun untuk diperjualbelikan.

“Sudah banyak yang ingin membeli tanah kami, namun saat kami ingin mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ternyata izinnya tidak keluar, tentu saja ini merugikan kami,” ujar Tengku Bahrien, Selasa (6/3/2018) diruang pertemuan lantai 3 DPRK Banda Aceh.

Tengku Bahrien mengharapkan agar pemerintah kota Banda Aceh bisa menjelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Karena menurut informasi yang dia terima tanah yang berada dalam kawasan RTH harus dilakukan ganti rugi oleh pemerintah setempat, dan apabila tidak maupun dapat meminta kementerian Kehutanan untuk membantunya.

Sementara itu ketua DPRK Banda Aceh meminta penjelasan dari pihak terkait untuk penyelesaian masalah ini. Untuk itu pihaknya sudah memanggil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)dan Dinas PUPR Kota Banda Aceh.

“Saya minta Bapak dari dinas terkait bisa menjelaskan masalah ini, yang pertama kenapa tidak bisa keluar IMB, dan yang kedua apakah sudah dilakukan ganti rugi tanah yang dijadikan kawasan RTH tersebut,” kata Arif Fadillah dengan mimik wajah serius.

Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Muchlis menyampaikan bahwa pihaknya hanya melayani masalah perizinan sesuai dengan kaidah administrasi yang berlaku. Artinya apabila sudah cukup syarat maka izin akan dikeluarkan. Sedangkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Banda Aceh, Rahmatsyah Alam menyebutkan bahwa benar kawasan tanah milik Tengku Bahrien merupakan kawasan RTH sehingga tidak bisa didirikan bangunan permanen.

“Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang wilayah, kota harus berupa RTH yaitu 20% RTH publik. RTH ini dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, idealnya tanah masyarakat yang pakai untuk RTH harus dilakukan ganti rugi. Namun Pemerintah Kota Banda Aceh belum bisa membebaskan tanah tersebut karena anggaran yang terbatas,” ujar Rachmat.

Selain itu menurut Rachmat ada kasus menarik, ada satu kawasan di Banda Aceh yaitu Gampong Tibang, di kawasan tersebut dari 90 hektar lahan di kawasan tersebut 84 hektar merupakan RTH, dan ini juga menjadi masalah besar.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut tidak dicapai kesepakatan dan kesimpulan apapun. Untuk itu Arif Fadillah akan menjadwalkan kembali pertemuan lanjutan yang akan melibatkan walikota Banda Aceh Aminullah Usman.

“Posisi kami di sini hanya sebagai fasilitator dan pengawasan, kasus ini bukan hanya bersifat lokal tapi juga sudah menjadi sudah menjadi persoalan nasional, untuk itu kita perlu menjadwalkan lagi pertemuan lanjutan supaya ada titik temu,” ujar Arif Fadillah.

Kedatangan Tengku Bahrien dan dan 2 anaknya yaitu Teungku Fitri Julianda, TWK Emir Achyar juga didampingi Mahyuddin Makam Geuchik Tibang, Zulkasmi Geuchik Jeulingke, dan Zulkifli Usman Geuchik Alue Naga.[]

KOMENTAR FACEBOOK