Banleg DPRK Banda Aceh Tetapkan Lima Raqan Prioritas

Foto: Humas DPRK.

ACEHTREND.CO,Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menetapkan lima rancangan qanun priorotas dari 10 raqan untuk program legislasi (proleg) tahun 2018. Penentuan ini dilakukan rapat kerja Badan Legislasi (Banleg) dengan tim dari pemerintahan kota Banda Aceh, Rabu (7/3/2018) di ruang rapat lantai III DPRK Banda Aceh.

Ketua Banleg DPRK Banda Aceh Mahdi,SAg usai rapat tersebut mengatakan bahwa semua raqan yang masuk, termasuk beberapa qanun lanjutan tahun 2017 akan segera dibahas dan lima di antaranya merupakan qanun prioritas.

“Jadi kami komitmen saat rapat tadi adalah raqan yang akan dibahas adalah yang lengkap rancangan dan punya naskah akademiknya. Hasil musyawarah tadi ada sepuluh qanun yang kami sepakati untuk proleg tahun 2018,” ungkap Mahdi kepada Media.

Untuk qanun prioritas yang akan diselesaikan tahun ini ada tiga, yang pertama adalah raqan pencegahan pemukiman dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh dimana pembahasannya sudah mencapai angka 90% dan tinggal dilakukanlakukan Rapat Dengar Pendapat (RDPU), yang kedua raqan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ketiga raqan Pemerintah Gampong.

“Kemudian ditambah dengan raqan pengelola barang milik daerah, selanjutnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sehingga total yang menjadi prioritas ada 5 raqan,” ujar Mahdi.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan bahwa kelima raqan ini penyelesaian akan dilakukan dalam sekali jalan. Selain itu usulan qanun yang menjadi inisiatif dewan adalah pemerintahan gampong dan qanun cagar budaya.

“Raqan Pemerintah Gampong sebenarnya barang lama, kami menargetkan selesai pada tahun ini. Lamanya proses pembahasan ini karena kami perlu melakukan pendalaman dan kajian lebih jauh. Raqan ini hanya ada di wilayah Aceh saja, daerah lain tidak,” ujar Mahdi.

Menurut Mahdi semua jenis raqan termasuk raqan Pemerintah Gampong akan menjadi konsumsi publik, maka pihaknya harus benar – benar teliti, termasuk dari segi penyusunan naskah akademiknya.

Rapat kerja Banleg dengan tim dari pemerintahan kota Banda Aceh dihadiri oleh sejumlah anggota Banleg di antaranya Mahdi (Ketua), Ramza Harli (Wakil Ketua), Irwansyah (anggota), dan Razali Ismail (anggota) serta T Iqbal Djohan (anggota). Sedangkan dari pihak Pemkot Banda Aceh hadir Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Banda Aceh Bachtiar, Kabag Hukum Azmi dan Kasubag Perundang – undangan Zahrul.

Berikut 10 usulan Proleg DPRK Banda Aceh tahun 2018:

1. Raqan penyelesaian ketertiban umum.

2. Raqan pengelolaan barang milik daerah, lanjutan Proleg tahun 2017.

3. Raqan pencegahan, peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, lanjutan Proleg tahun 2017.

4.Raqan pendidikan diniyah pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar.

5. Raqan perubahan APBK tahun 2018.

6. Raqan pertanggung jawaban APBK tahun 2017.

7. Raqan APBK tahun 2019.

8. Raqan retribusi IMB.

9. Raqan pemerintahan gampong.

10. Raqan cagar budaya.

KOMENTAR FACEBOOK