Nur Djuli Hadiri Konferensi Perdamaian ICRC Di Jakarta

ACEHTREND.CO, Jakarta-Mantan juru runding GAM di Helsinki yang berhasil merumuskan serta menyepakati MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005, Nur Djuli, diundang oleh ICRC untuk berbicara pada konferensi yang dihelat di Jakarta, Kamis -Jumat (8-9/3/2018).

Melalui hubungan telepon selular, Jumat (9/3/2018) mantan PNS Prancis di Kedutaan Besar Prancis di Malaysia itu menyebutkan, ia diundang untuk berbicara sebagai salah seorang anggota Panel bertajuk: Opposition and Armed Groups.

Konferensi Rantau Asia Tentang Humanitrian Access and Negotitions itu menghadirkan 80-an wakil dari berbagai negara dan organisasi yang terlibat dalam perundingan damai. Dibuka oleh Menlu Indonesia, Retno Marsudi yang juga bertindak sebagai keynote speaker, konferensi tersebut diorganisir oleh ICRC dengan kerjasama Centre of Competence on Humanitarian Negotiation (CCHN/Jenewa), Humanitarian Forum Indonesia, dan Universitas Paramadina.

Pidato-pidato pembukaan disampaikan okeh: Boris Michel, Direktur Regional untuk Asia dan Pasifik ICRC, Tomy Hendrajati, Ketua Umum, HFI dan Dr, Shiskha Prabawaningtyas, Direktur Graduate.

BACAAN LAINNYA

Artefak tsunami berupa kubah masjid yang terpisah dari bangunan induknya dalam peristiwa gempa dan tsunami 26 Desember 2004 silam di Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar. @aceHTrend/Hendra Keumala

“Ini konferensi yang sangat berguna. Berbagi pengalaman dengan lintas individu dan organisasi, terkait pengalaman masing-masing kala menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing,” ujar Nur Djuli.

Dia melanjutkan, tidak seperti Perundingan-perundingan lain seperti konflik politik atau bisnis, perundingAn bantuan Kemanusiaan, seperti untuk mendapatkan akses memberi bantuan kepada pengungsi baik akibat konflik maupun malapetaka alam, merupakan professi baru yang masih belum difahami benar dan mereka yang terlibat dalam bidang ini.

“Banyak yang kurang memiliki guidelines bagaimana cara berunding yang efektif untuk mendapatkan akses tanpa melakukan pelanggaran hukum seperti memberi suap atau menggunakan alat negara atau pasukan bersenjata grup non-negara,” imbuhnya.