“Dunia semakin gila”, demikian terdengar ucapan dari beberapa mulut ketika menyaksikan fenomena aneh, atau minimal dianggap aneh. Tapi, saya pribadi tidak percaya pada statemen ini, sebab pernyataan ini bertentangan dengan fakta-fakta sejarah. Artinya, dalam perjalanan sejarah, dunia tidak pernah gila, tapi penghuni dunialah yang gila. Dengan demikian menuduh dunia sebagai “gila” adalah perbuatan yang tidak bertanggungjawab.
Kita tidak perlu menutupi kegilaan kita sendiri dengan menjadikan dunia sebagai kambing hitam. Sudah banyak sekali tuduhan-tuduhan mengerikan yang ditujukan kepada “dunia”, tanpa sekali pun “dunia” melakukan klarifikasi. Sebab itu, berhentilah mengutuk dunia.
Baru-baru ini sebuah informasi “setengah gila” bertaburan di beranda media sosial. Dari arus informasi yang mengalir itu, saya sukses menangkap satu informasi unik, dan mungkin juga “gila.” Jika informasi ini tidak segera disikapi, maka bukan tidak mungkin nantinya mereka akan menyalahkan “dunia.” Sebab sudah leumak bagi orang kita untuk menyindir dunia dengan perilakunya sendiri, dunia hampir kiamat, dunia sudah begini dan begitu. Akhirnya mereka pun bertekad memperbaiki “dunia”, dan melupakan kegilaan dirinya.
Informasi unik yang saya maksud terkait dengan rencana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang kononnya akan mengelola tanah waqaf milik Habib Bugak Al-Asyi yang berada di Makkah Saudi Arabiya. Katanya, rencana ini sesuai dengan permintaan Jusuf Kalla yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Menurut BPKH, sebagaimana dilansir oleh sejumlah media, Jusuf Kalla meminta agar dana haji dinvestasikan ke Arab Saudi yang katanya akan mengurangi resiko nilai nilai tukar valuta asing.
Menyikapi wacana tersebut, reaksi masyarakat Aceh pun bermunculan. Menurut serambinesw.com, reaksi pertama datang dari Pang Ulee Komando Aneuk Muda Alam Peudeung Al-Asyi, Tuanku Warul Walidin. Saya sendiri baru pertama kali mendengar ada “pasukan” Aneuk Muda Alam Peudeung di Aceh. Pang Ulee ini meminta agar tidak ada lagi pembelokan sejarah Aceh untuk kepentingan Indonesia. Secara diam-diam saya sepakat dengan pernyataan ini. Tapi saya sulit menafsirkan kalimat tersebut. Menurut saya, kalimat tersebut serupa saja dengan “jangan belokkan sejarah Indonesia untuk kepentingan Indonesia”, sebab Aceh juga bagian dari Indonesia.
Kecaman terhadap upaya pengambilalihan tanah waqaf ini juga datang dari pihak lainnya seperti DPR Aceh, Front Pembela Islam (FPI) dan beberapa ormas yang secara umum menolak rencana tersebut. Akhirnya beranda media sosial pun penuh dengan ragam komentar miring terhadap rencana yang tergolong “gila” tersebut.
Seorang akademisi, M. Adli Abdullah melalui opininya di Serambi Indonesia bahkan menyebut tindakan pemerintah ini sebagai niat jahat. Dalam opininya tersebut, Adli secara ringkas juga mengurai sejarah Baitul Asyi. Dengan demikian, artikel ini tidak lagi memperbincangkan persoalan sejarah aset waqaf Aceh yang saat ini masih berada di bawah pengawasan Saudi Arabiya.
Dari beberapa informasi yang berkembang, saya berkesimpulan bahwa Pemerintah RI, dalam hal ini BPKH terlihat sangat tidak kreatif. Tidak ada hal baru yang mampu mereka tawarkan selain “siasat-siasat” yang sama sekali tidak efektif.
Tentu semua pihak patut “curiga” terkait rencana “ambil-alih” tanah waqaf ini, sebab selama ini pengelolaan waqaf di bawah pengawasan Saudi Arabiya nyaris tanpa masalah, sehingga menjadi aneh ketika tiba-tiba pemerintah mencoba mengincar tanah tersebut. Jika memang BPKH serius akan melakukan investasi, maka langkah yang harus dilakukan adalah membeli tanah baru di Saudi Arabiya, bukan justru “menumpang” investasi pada tanah milik orang lain semisal Baitul Asyi.
Tentu tidak ada yang melarang BPKH melakukan investasi di Saudi Arabiya, apalagi jika manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umat Islam Indonesia. Tapi investasi dimaksud adalah investasi yang serius, bukan “gaya-gayaan” belaka. Apalagi jika sampai menggunakan alasan investasi dengan menggunakan dana publik hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Masyarakat sudah cukup trauma dengan perilaku koruptif sebagian oknum pengelola keuangan di negara ini.
Demikian pula dengan rencana “ambil-alih” tanah waqaf Baitul Asyi, sampai saat ini belum diketahui apakah rencana tersebut untuk kebaikan Baitul Asyi (masyarakat Aceh), atau hanya sekedar “siasat” demi kepentingan “periuk nasi” oknum tertentu.
