ACEHTREND.CO, Banda Aceh- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh mencatat dalam kurun waktu 2015 hingga 2017, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat per tahunnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nevi Ariyani, Selasa (13/3/2018) mengatakan, pada 2015 mereka mencatat kasus kekerasan itu sebanyak 939 kasus, kemudian pada 2016 sebanyak 1.648 kasus, dan 2017 angka terus meningkat menjadi 1.791 kasus.
Namun, di samping angka itu, pihak P2TP2A menyakini bahwa masih banyak kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Aceh tetapi tidak muncul ke permukaan, bak fenomena gunung es.
“Trend kasus kekerasan menimpa perempuan dan anak peningkatannya sangat luar biasa. Kasus kekerasan yang tercatat pada 2017 meningkat jika di bandingkan 2016. P2TP2A Aceh meyakini angka yang terdokumentasikan ini ibarat fenomena gunung es yang kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan dengan fakta lapangan,” kata Nevi di Pendopo Gubernur Aceh.
Dalam acara ekspos bersama temuan angka kekerasan yang menimpa perempuan dan anak itu, Nevi juga menyebutkan, bahwa masih banyak kasus kekerasan itu yang tidak terungkap dengan alasan berbagai faktor. Salah satunya karena masih kental budaya malu, takut, dan tidak ingin melaporkan kasus tersebut yang tertanam dalam diri masyarakat Aceh.
Mereka menilai, kasus kekerasan yang menimpa keluarga mereka itu dinilai sebagai aib keluarga. “Pengalaman P2TP2A di Aceh hal yang lebih tabu untuk diungkap terkait dengan kekerasan seksual baik yang menimpa perempuan maupun anak-anak yang dianggap sebagai aib sehingga harus ditutup rapat-rapat,” jelasnya.
Nevi mengungkapkan, faktor kasus kekerasan dialami perempuan dan anak itu tidak hanya disebabkan karena faktor keluarga, tetapi lingkungan masyarakat juga belum sepenuhnya memberikan ruang bagi perempuan untuk tampil dalam berbicara, guna menentukan keputusan dalam menghadapi kasus kekerasan yang menimpanya sendiri.
P2TP2A mencatat, hasil rekapitulasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada kabupaten dan kota di Aceh menunjukkan sejak 2016 hingga 2017, pihaknya telah mencatat sebanyak 1.600 kasus. Dan angka rata-rata dalam setahun kabupaten/ kota di Aceh terdapat 70 kasus.
Kata Nevi, angka itu lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata penanganan kasus di P2TP2A Aceh yang mencapai rata-rata 148 kasus per tahun.
“Pada 2016, total kasus kekerasan terhadap perumpuan di Aceh mencapai 711 kasus, sedangkan pada 2017 menurun menjadi 687 kasus. Meskipun secara jumlah kasus menurun, tetapi bentuk kekerasan yang dialami perempuan justru meningkat tajam. Salah satu bentuk kekerasan paling dominan itu ialah kekerasan dalam bentuk psikis mencapai 666 kasus,” ungkapnya.
Lebih lanjut, bentuk kekerasan terhadap anak yang paling dominan pada 2016 hingga 2017 seperti pelecehan seksual, dengan angka 240 kasus. Jika dilihat berdasarkan kabupaten dan kota di Aceh kasus tersebut yang paling banyak terjadi di Aceh Utara dengan angka 123 kasus.
Kemudian disusul Kota Banda Aceh sebanyak 94 kasus, Aceh Besar sebanyak 81 kasus, Bireuen 69 kasus, Pidie 57 kasus, Bener Meriah 52 kasus, Aceh Tengah 45 kasus, dan Aceh Timur 35 kasus. Sementara untuk kabupaten dan kota lainnya angka kekerasan dengan rata-rata di bawah 30 kasus.
“Kondisi anak-anak di Aceh akan semakin terancam dengan berbagai tindak kekerasan yang dialaminya. Peningkatan kasus ini menjadi peringatan bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten kota untuk lebih serius pada upaya pencegahan hingga penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara lebih baik di masa mendatang,” harapnya.
Maraknya pelecehan seksual seperti pemerkosaan dan sodomi dalam setahun terakhir menjadi isu publik di Aceh, dan hal itu harus ditanggap dengan cepat. Menurutnya, jika tanpa reaksi yang cepat, anak-anak di Aceh akan menjadi korban kejahatan seksual yang lebih parah. Pihaknya berharap, harus ada kesadaran dari keluarga dan lingkungan masyarakat akan pentingnya penegakan hukum.
“Khususnya hukum bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bagi para keluarga kami mengimbau para keluarga yang tertimpa kasus tersebut segera melapor ke dinas terkait atau ke pihak berwajib agar mendapatkan pendanpingan penyelesaian hukum,” pungkasnya.
Sumber: Okezone, dengan penyesuaian seperlunya.
